JAKARTA, Signalberita.com – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital kini di perluas untuk di uji coba di 258 kabupaten dan kota sebagai bagian dari persiapan penerapan secara nasional.
Perluasan uji coba tersebut di lakukan setelah tahap sebelumnya diterapkan di 43 kabupaten dan kota. Dalam pelaksanaan awal, pemerintah mencatat lebih dari 4,3 juta kepala keluarga telah mendaftar dalam kurun waktu sekitar dua bulan.
Pemerintah menargetkan sistem Perlinsos Digital dapat di terapkan secara nasional pada pekan ketiga Oktober 2026. Sistem tersebut nantinya di proyeksikan menjadi salah satu fondasi penyaluran bansos pada 2027.
Akurasi Data Jadi Perhatian Utama
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan kesiapan data menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan Perlinsos Digital.
Menurut dia, Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) masih melakukan pemutakhiran data penerima bantuan. Langkah tersebut di perlukan untuk mengurangi kesalahan dalam menentukan masyarakat yang berhak memperoleh bansos.
Dalam penyaluran bantuan sosial di kenal dua persoalan, yakni inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika masyarakat yang tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan. Sementara exclusion error terjadi ketika warga yang memenuhi kriteria malah tidak mendapatkan bantuan.
“Yang mestinya tidak dapat, dapat. Yang kedua adalah exclusion error, yang mestinya dapat, tidak dapat. Jadi, Kemensos bersama BPS melakukan pemutakhiran,” ujar Agus dalam rapat koordinasi terkait transformasi digital pemerintah di Jakarta.
Uji Coba Di perluas ke 258 Kabupaten dan Kota
Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah masih melakukan penyempurnaan sistem sebelum penerapan secara nasional.
Perluasan uji coba ke 258 daerah akan di gunakan untuk menguji berbagai aspek, mulai dari kesiapan sistem dan pemerintah daerah hingga keterhubungan data serta mekanisme pendampingan masyarakat.
Luhut menyebut perluasan secara nasional telah di arahkan untuk dilakukan pada minggu ketiga Oktober. Namun, sejumlah pekerjaan masih perlu diselesaikan, terutama terkait kesiapan sistem.
Pendaftaran Bansos Ditargetkan Lebih Cepat
Digitalisasi juga di harapkan mempercepat proses pendaftaran dan penyaluran bantuan. Berdasarkan hasil uji coba yang di sampaikan pemerintah, proses yang sebelumnya dapat berlangsung selama 75 hingga 200 hari berpotensi di pangkas menjadi hitungan menit melalui sistem digital.
Selain mempercepat proses, digitalisasi di tujukan untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam proses pendaftaran.
Pemerintah juga menyiapkan program Gerakan Perlinsos Peduli Tetangga untuk membantu warga yang belum mampu melakukan pendaftaran secara mandiri.
Melalui skema tersebut, masyarakat yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat membantu keluarga atau warga di lingkungan sekitarnya melakukan proses pendaftaran sebagai Agen Perlinsos.
Menjadi Fondasi Penyaluran Bansos 2027
Hasil uji coba di 258 kabupaten dan kota akan menjadi bahan evaluasi sebelum sistem diperluas secara nasional.
Pemerintah akan melihat kesiapan infrastruktur digital, akurasi dan interoperabilitas data, kemampuan pemerintah daerah, serta mekanisme pendampingan bagi masyarakat.
Perlinsos Digital di harapkan dapat menjadi bagian dari pembenahan sistem perlindungan sosial sehingga proses pendataan hingga distribusi bantuan dapat di lakukan secara lebih terintegrasi dan tepat berdasarkan kriteria penerima yang berlaku.(*)
