JAMBI, Signalberita.com – Kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi dalam beberapa pekan terakhir mulai memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Warga tidak hanya mengeluhkan kualitas udara yang semakin buruk, tetapi juga mulai mempertanyakan sejauh mana kebijakan pemerintah mampu mengatasi persoalan kabut asap yang tak kunjung berakhir.
Salah satu warga, Hidayat, warga Perumahan Permata Land, Kelurahan Bagan Pete, mengatakan kondisi kabut asap saat ini justru dirasakan semakin tebal. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian dan langkah yang lebih nyata karena dampak kabut asap sudah menyentuh berbagai sektor kehidupan.
Keluhan serupa disampaikan Hafiz, warga Perumahan Nusa Grand Abadi, Kelurahan Simpang Rimbo. Ia menyoroti aktivitas masyarakat yang semakin terbatas akibat kualitas udara yang tidak kunjung membaik.
Menurut warga, persoalan kabut asap saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kesehatan. Aktivitas pendidikan ikut terdampak karena siswa harus menjalani pembelajaran secara daring, sementara sejumlah aktivitas masyarakat lainnya juga terganggu.
“Sudah lama begini. Sekolah daring, aktivitas di luar rumah juga terbatas, tapi asap masih saja ada. Masyarakat tentu bertanya, sampai kapan kondisi seperti ini?” menjadi keresahan yang muncul di tengah warga.
Sementara itu, Sari, warga Perumahan Pondok Indah, Kelurahan Kenali Asam Bawah, mempertanyakan langkah lanjutan pemerintah jika kualitas udara belum juga menunjukkan perbaikan.
Ia berharap penanganan kabut asap tidak hanya berfokus pada pembatasan aktivitas masyarakat, tetapi juga dibarengi langkah penanganan sumber asap secara lebih maksimal.
“Kalau sekolah sudah daring, kampus juga ikut daring dan penerbangan terganggu, berarti dampaknya sudah luas. Jangan sampai masyarakat hanya diminta beradaptasi dengan asap tanpa mengetahui kapan persoalan ini selesai,” ujar Sari.
Keresahan warga tersebut muncul setelah kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diberlakukan berulang kali akibat kualitas udara Kota Jambi yang berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Pemkot Jambi sebelumnya menerapkan PJJ sebagai langkah antisipasi untuk melindungi siswa dari paparan pencemaran udara. Pada September, pemerintah bahkan menerapkan mekanisme PJJ bagi seluruh jenjang TK/PAUD, SD hingga SMP ketika ISPU berada di atas angka 200.
Kebijakan tersebut kembali diperpanjang mulai 28 September 2026 untuk seluruh jenjang pendidikan hingga kondisi kualitas udara dinyatakan aman untuk pembelajaran tatap muka.
Artinya, jika dihitung sejak kebijakan pembelajaran dari rumah mulai diberlakukan pada akhir Agustus, sebagian masyarakat menilai dampaknya sudah berlangsung cukup panjang, mendekati dua bulan.
Di sisi lain, dampak kabut asap juga mulai terasa pada sektor transportasi udara. Sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi sempat mengalami penundaan akibat jarak pandang yang turun. Pada 1 Oktober 2026, jarak pandang bahkan dilaporkan berada di kisaran 1.000 hingga 1.500 meter pada pagi hari.
Kondisi tersebut membuat warga menilai persoalan kabut asap di Jambi sudah menjadi masalah lintas sektor. Pendidikan terganggu, aktivitas masyarakat terbatas, transportasi udara terdampak, sementara perguruan tinggi juga melakukan penyesuaian pembelajaran.
Yang semakin membuat masyarakat khawatir adalah kondisi kesehatan. Berdasarkan data yang disebutkan warga, jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Jambi telah mencapai 10.151 pasien.
Angka tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan besarnya dampak kesehatan yang harus diantisipasi selama kualitas udara memburuk. Meski demikian, kasus ISPA tidak serta-merta seluruhnya disebabkan oleh kabut asap karena penyakit tersebut memiliki berbagai faktor penyebab.
Di tengah kondisi tersebut, warga berharap pemerintah tidak hanya menjadikan PJJ dan pembatasan aktivitas sebagai solusi sementara, tetapi juga memperkuat langkah penanganan sumber pencemaran udara.
Masyarakat juga menginginkan informasi yang lebih terbuka mengenai perkembangan kualitas udara, kondisi karhutla, langkah penanganan titik api, serta indikator yang digunakan pemerintah untuk menentukan kapan aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
Bagi warga, pertanyaan besarnya kini bukan hanya kapan sekolah kembali tatap muka, tetapi juga kapan udara di Kota Jambi benar-benar kembali aman untuk dihirup. (Tim)
