MERANGIN, Signalberita.com – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, mengalami penurunan sepanjang 2025. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merangin, angka kemiskinan turun dari 8,4 persen pada 2024 menjadi 8,07 persen pada 2025.
Penurunan tersebut juga tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Jika pada 2024 tercatat sebanyak 33.490 orang, pada 2025 jumlahnya turun menjadi 32.380 orang. Artinya, terdapat pengurangan sebanyak 1.110 penduduk miskin dalam kurun waktu satu tahun.
Kepala BPS Kabupaten Merangin, Yudhi Fri Amara, menyebut sejumlah faktor diduga ikut mendorong perbaikan kondisi tersebut.
Salah satu faktor yang disoroti adalah kenaikan harga kelapa sawit. Komoditas perkebunan ini menjadi sumber penghasilan penting bagi sebagian masyarakat Merangin, sehingga perubahan harganya dapat berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga.
“Kenaikan harga kelapa sawit menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi penurunan angka kemiskinan, karena sawit merupakan komoditas andalan masyarakat Merangin,” kata Yudhi Fri Amara, Sabtu (10/10/2026).
Pengangkatan PPPK dan ASN Ikut Disorot
Selain sektor perkebunan, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan.
Penyerapan tenaga kerja melalui pengangkatan tersebut dapat menambah sumber pendapatan keluarga. Dengan penghasilan yang lebih stabil, kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari berpeluang meningkat.
Meski demikian, penurunan angka kemiskinan belum berarti seluruh persoalan kesejahteraan masyarakat telah terselesaikan. Pemerintah daerah masih perlu memperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas sektor unggulan, serta menjaga daya beli masyarakat.
Tantangan Menjaga Tren Penurunan Kemiskinan
Data BPS tersebut menjadi gambaran perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat Merangin selama 2025. Namun, menjaga agar angka kemiskinan terus menurun membutuhkan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
Penguatan sektor perkebunan, penciptaan kesempatan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata.
Dengan demikian, penurunan kemiskinan tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.(Tim)
