JAKARTA, Signalberita.com – Kabar baik bagi pekerja dan buruh di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 dengan total bantuan mencapai Rp900.000 bagi pekerja yang memenuhi persyaratan.
Bantuan tersebut diberikan untuk membantu menjaga daya beli pekerja di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat.
Berdasarkan ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, setiap penerima BSU memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Pembayaran dilakukan sekaligus sehingga pekerja akan menerima total Rp900.000.
Penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria sesuai peraturan pemerintah.
Ia menegaskan, pekerja tidak perlu mengajukan pendaftaran secara mandiri untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Syarat Penerima BSU 2026
Tidak semua pekerja otomatis mendapatkan bantuan subsidi upah. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima.
Berikut kriteria penerima BSU 2026:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
- Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sesuai batas upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing.
- Diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
- Bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Untuk penentuan batas penghasilan, pemerintah menggunakan data upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Khusus pekerja yang berada di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat dan dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Cara Cek Penerima BSU 2026 Melalui Website Kemnaker
Pekerja dapat mengetahui status kepesertaan bantuan subsidi upah melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Berikut tahapan pengecekannya:
Buka laman resmi https://bsu.kemnaker.go.id.
Masukkan NIK sesuai KTP.
Isi nama lengkap dan nama ibu kandung.
Masukkan nomor telepon serta alamat email aktif.
Lengkapi kode keamanan yang tersedia.
Klik tombol Cek Status.
Tunggu hingga sistem menampilkan hasil pemeriksaan.
Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan, sistem akan memberikan pemberitahuan mengenai status penerima BSU.
Pencairan bantuan dapat dilakukan melalui bank Himbara, yakni BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia (BSI), maupun PT Pos Indonesia sesuai mekanisme penyaluran.
Cara Mengecek BSU Melalui Aplikasi JMO
Selain melalui website Kemnaker, pekerja juga dapat memanfaatkan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) untuk mengetahui informasi bantuan.
Langkah-langkahnya sebagai berikut:
- Unduh aplikasi JMO melalui toko aplikasi resmi.
- Daftarkan akun apabila belum memiliki akun.
- Masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar.
- Buka halaman utama aplikasi.
- Pilih menu Bantuan Subsidi Upah (BSU).
- Periksa informasi status penerimaan dan penyaluran bantuan.
Jika nama pekerja tidak tercatat sebagai penerima, aplikasi akan menampilkan keterangan bahwa yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan.
Pekerja Tidak Bisa Mendaftar BSU Secara Mandiri
Kemnaker menegaskan bahwa pekerja tidak dapat mengajukan pendaftaran BSU secara perorangan langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun kantor Kementerian Ketenagakerjaan.
Pengusulan data calon penerima dilakukan melalui perusahaan atau pemberi kerja tempat pekerja bersangkutan bekerja.
Karena itu, pekerja disarankan berkoordinasi dengan bagian HRD perusahaan untuk memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan informasi penghasilan telah dilaporkan secara benar.
Kemnaker juga meminta perusahaan memastikan data pekerja yang disampaikan sesuai kondisi sebenarnya agar proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan berjalan tepat sasaran.
Masyarakat diimbau hanya menggunakan kanal resmi pemerintah untuk memperoleh informasi BSU 2026. Pekerja juga perlu berhati-hati terhadap tautan tidak dikenal yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah dan meminta data pribadi.
Dengan demikian, pekerja dapat memastikan status penerimaan bantuan tanpa terjebak informasi palsu maupun penipuan yang memanfaatkan program subsidi upah.(*)
