JAKARTA, Signalberita.com – Pemerintah resmi memperluas mekanisme pemungutan pajak digital mulai Senin, 9 November 2026. Kebijakan ini melibatkan sejumlah lembaga perbankan dan perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri.
Penerapan aturan tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Banyak pengguna layanan perbankan mempertanyakan apakah transaksi menggunakan QRIS, transfer antarbank, hingga pembayaran belanja online akan di kenai pajak tambahan.
Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru. Pemerintah hanya memperluas mekanisme pemungutan PPN melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Sistem tersebut sebenarnya telah berjalan sejak 25 September 2026 dan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa penerapan sistem ini bertujuan menciptakan pemungutan pajak transaksi digital yang lebih tertib, adil, dan memanfaatkan teknologi.
Dengan demikian, tidak semua aktivitas masyarakat di ruang digital otomatis menjadi objek PPN.
Transaksi Digital yang Dikenai PPN
SPP-TDLN secara khusus menyasar pembelian barang dan pemanfaatan jasa digital dari penyedia luar negeri oleh konsumen di Indonesia.
Beberapa jenis transaksi yang berpotensi masuk dalam skema pemungutan pajak tersebut antara lain:
- Pembelian perangkat lunak dan aplikasi digital.
- Langganan layanan streaming film dan hiburan.
- Penggunaan layanan komputasi awan atau cloud.
- Layanan berbasis kecerdasan buatan (AI).
- Pembelian serta pengisian saldo permainan daring.
Berbagai layanan digital lain dari perusahaan luar negeri yang memenuhi ketentuan objek PPN.
Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir mengalami pemungutan pajak berulang.
Transaksi yang sebelumnya sudah dikenai PPN melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.
DJP menegaskan bahwa pemungutan hanya berlaku terhadap transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak sesuai peraturan perpajakan.
QRIS dan Transfer Bank Tidak Otomatis Kena Pajak
Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat adalah kemungkinan pengenaan pajak terhadap seluruh transaksi nontunai.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, DJP memastikan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran kebutuhan sehari-hari di dalam negeri tidak otomatis dikenai PPN melalui kebijakan baru ini.
Artinya, masyarakat tetap dapat menggunakan QRIS untuk membayar makanan di restoran, membeli kopi, berbelanja di pusat perbelanjaan, maupun melakukan transaksi domestik lainnya tanpa terkena pungutan PPN tambahan dari SPP-TDLN.
Hal serupa berlaku untuk aktivitas transfer uang melalui rekening bank maupun dompet digital.
Pengiriman uang pribadi, termasuk remitansi atau kiriman uang dari luar negeri, tidak otomatis menjadi objek PPN dalam sistem tersebut.
Inge menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak ditujukan untuk mengenakan pajak atas aktivitas transfer dana pribadi milik masyarakat.
Meski begitu, masyarakat perlu memahami perbedaan antara nilai uang yang dikirim dan biaya layanan transaksi.
Biaya administrasi, komisi, maupun imbalan jasa tertentu yang dikenakan penyedia layanan keuangan atau fintech tetap dapat menjadi objek PPN sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk PMK Nomor 69 Tahun 2022.
Dengan kata lain, apabila terdapat pajak atas biaya administrasi atau jasa layanan, hal tersebut berbeda dengan pengenaan pajak terhadap seluruh nominal uang yang ditransfer.
Enam Lembaga Sudah Terlibat dalam Pemungutan
Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan rencana pelibatan bank pemerintah, bank swasta, perusahaan fintech, hingga platform perdagangan elektronik dalam pemungutan pajak digital.
Namun, bukan berarti seluruh lembaga tersebut langsung menjalankan fungsi pemungutan pada 9 November 2026.
DJP menjelaskan bahwa penunjukan lembaga pemungut atau issuer dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem dan proses operasional masing-masing perusahaan.
Hingga saat ini, terdapat enam lembaga yang telah ditunjuk untuk terlibat dalam mekanisme SPP-TDLN sejak 25 September 2026, yakni:
- Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- Bank Mandiri.
- Bank Negara Indonesia (BNI).
- Bank Tabungan Negara (BTN).
- Bank Syariah Indonesia (BSI).
- LinkAja.
Selain keenam lembaga tersebut, pemerintah juga menyiapkan sekitar 30 platform tambahan dari sektor perbankan dan fintech untuk bergabung dalam sistem pemungutan pajak digital.
Calon lembaga pemungut lainnya masih menjalani tahapan stabilisasi guna memastikan kesiapan teknologi dan mekanisme pelaksanaan.
DJP menyatakan informasi mengenai penunjukan issuer baru akan disampaikan melalui saluran komunikasi resmi setelah seluruh tahapan persiapan selesai.
Biaya Langganan Layanan Digital Berpotensi Meningkat
Meskipun tidak semua transaksi elektronik dikenai pungutan tambahan, perluasan mekanisme pajak digital tetap berpotensi memengaruhi pengeluaran sebagian konsumen.
Pengguna layanan digital luar negeri yang sebelumnya belum dikenai PPN dapat merasakan kenaikan biaya setelah transaksi mereka masuk dalam sistem pemungutan.
Dampaknya berpotensi dirasakan pelanggan aplikasi berbayar, layanan streaming, perangkat lunak, komputasi awan, hingga berbagai produk digital lintas negara.
Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai dampak kebijakan tersebut bergantung pada kondisi pemungutan pajak sebelumnya.
Kenaikan beban konsumen terutama berpotensi terjadi pada transaksi yang sebelumnya belum tersentuh pemungutan PPN.
Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan menciptakan kesetaraan kewajiban perpajakan antara penyedia layanan digital dalam negeri dan perusahaan asing yang menawarkan produk kepada konsumen Indonesia.
Namun, penerapannya tetap perlu diawasi agar tidak menimbulkan kesalahan pengelompokan transaksi, perselisihan pemungutan pajak, maupun tambahan biaya administrasi yang dibebankan kepada pelanggan.
Masyarakat Perlu Memahami Jenis Transaksi
Berlakunya perluasan pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026 bukan berarti seluruh aktivitas transaksi elektronik masyarakat akan dikenai PPN tambahan.
Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah asal penyedia barang atau jasa digital, jenis transaksi yang dilakukan, serta apakah kewajiban PPN sebelumnya sudah dipenuhi.
Pembayaran menggunakan QRIS untuk transaksi dalam negeri dan transfer uang pribadi tidak otomatis dikenai PPN melalui SPP-TDLN.
Sementara itu, pembelian barang digital dan pemanfaatan jasa digital dari luar negeri tetap dapat dikenai PPN apabila memenuhi ketentuan perpajakan.
Karena itu, masyarakat diimbau tidak mudah terpengaruh informasi yang menyebut seluruh transaksi bank, QRIS, dan dompet digital akan dikenai pajak baru mulai 9 November 2026.(*)
