JAKARTA, Signalberita.com – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp394 triliun untuk mendukung penyaluran berbagai program kredit murah bagi masyarakat pada 2027. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha dan perekonomian nasional.
Alokasi anggaran tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa total anggaran untuk program kredit murah pada 2027 mencapai Rp394 triliun.
“Kita tetapkan program untuk di tahun 2027 totalnya sebesar Rp394 triliun,” kata Airlangga di kantornya, Rabu (11/11/2026).
KUR Mendapat Alokasi Rp325 Triliun
Dari keseluruhan anggaran tersebut, pemerintah menetapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program dengan porsi pembiayaan terbesar, yakni Rp325 triliun.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan alokasi KUR pada 2026 yang mencapai Rp295 triliun.
Selain KUR, pemerintah juga menyiapkan pembiayaan untuk sejumlah program lainnya dengan rincian sebagai berikut:
Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp325 triliun.
Kredit usaha pertanian sebesar Rp1,4 triliun.
Kredit padat karya sebesar Rp600 miliar.
Kredit perumahan sebesar Rp30 triliun.
Kredit perempuan sejahtera sebesar Rp30 triliun.
Melalui berbagai skema tersebut, pemerintah berupaya memperluas kesempatan masyarakat mendapatkan pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau.
Program ini juga diharapkan membantu pelaku usaha, sektor pertanian, hingga masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan perumahan.
Pemerintah Berikan Relaksasi Kredit Korban Gempa NTT
Selain menetapkan anggaran pembiayaan 2027, rapat koordinasi tersebut juga menyepakati kebijakan keringanan kredit bagi debitur yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kebijakan tersebut akan diberikan melalui program restrukturisasi kredit yang mulai dilaksanakan pada 2026.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan mekanisme restrukturisasi dengan jangka waktu hingga tiga tahun untuk membantu debitur memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya.
Airlangga menjelaskan, pemerintah juga memberikan keringanan suku bunga atau margin KUR bagi debitur terdampak gempa di NTT.
Pada 2027, suku bunga atau margin KUR bagi debitur yang memenuhi ketentuan relaksasi tersebut ditetapkan sebesar 0 persen. Selanjutnya, pada 2028, suku bunga atau margin akan menjadi 3 persen.
“OJK menyiapkan restrukturisasi bisa dilakukan dalam tiga tahun dan suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0 persen di tahun 2027 dan 3 persen di tahun 2028,” jelas Airlangga.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan ekonominya.
Dengan anggaran kredit murah mencapai Rp394 triliun, pemerintah menargetkan akses pembiayaan masyarakat semakin luas pada 2027, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor produktif lainnya.(*)
