JAKARTA, Signalberita.com – Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengusulkan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia apabila terjadi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi tersebut.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai respons terhadap dinamika politik yang berkembang terkait isu pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Dalam pernyataan Persnya, Demokrat menegaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam konstitusi. Karena itu, partai tersebut memilih tidak ikut mengajukan kandidat pengganti.
Demokrat merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Atas dasar ketentuan tersebut, Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden. Sementara itu, kewenangan untuk menentukan pilihan berada di tangan MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Selain menyampaikan sikap terkait pengisian jabatan Wakil Presiden, Demokrat juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga ketenangan dalam menyikapi perkembangan politik.
Partai tersebut meminta masyarakat memberikan ruang bagi mekanisme konstitusional untuk berjalan tanpa dipengaruhi spekulasi maupun informasi yang belum memiliki kepastian.
Demokrat juga mengingatkan agar dinamika politik tidak sampai menghambat jalannya pemerintahan. Agenda pembangunan nasional dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
Menurut Demokrat, berbagai perkembangan politik yang terjadi tidak boleh mengganggu kehidupan masyarakat maupun pelaksanaan program pemerintahan.
Dalam pernyataan penutupnya, Demokrat kembali menegaskan tidak mengajukan nama untuk menggantikan Wakil Presiden. Seluruh proses tersebut diserahkan kepada Presiden sesuai kewenangan yang diatur dalam UUD 1945.(*)
