SIGNALBERITA.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) membutuhkan tambahan dana Rp 1,65 Triliun pada tahun 2026 mendatang. Penambahan ini di sampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti Rapat dengar pendapat krusial dengan Komisi X DPR RI pada Selasa malam (26/8/2025).
Amalia minta persetujuan menambah pagu anggaran BPS dari Rp 6, 85 triliun menjadi Rp 8, 5 triliun, atau sekitar Rp 1, 65 triliun lebih.
Amalia menjelaskan dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp 6, 85 triliun, terdapat sejumlah kegiatan statistik fundamental. Keterbatasan ini sangat di sayangkan mengingat pentingnya data statistik yang akurat untuk pengambilan keputusan strategis.
“Ada beberapa kegiatan yang belum bisa dianggarkan dengan anggaran Rp 6, 85 triliun, ” ujar Amalia di hadapan anggota dewan.
Di antara kegiatan yang terancam tertunda pelaksanaannya adalah sebagian dari Sensus Ekonomi 2026. Amalia menekankan bahwa Sensus Ekonomi merupakan amanat undang-undang yang pelaksanaannya pada tahun 2026 wajib di pastikan.
Survei penting lainnya seperti survei perdagangan domestik, statistik e-commerce, konversi gabah ke beras, survei pertanian terintegrasi, dan survei pola barang distribusi juga belum mendapatkan alokasi dana yang cukup. Total, ada 10 kegiatan krusial yang belum teranggarkan,.
“Oleh sebab itu apabila berkenan kami mengusulkan dan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1, 65 triliun, ” ungkap Amalia, memaparkan urgensi pengajuan tersebut.
Jika di setujui, total anggaran Rp 8, 5 triliun pada tahun 2026 akan di alokasikan pada dua pos utama. Pos Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sementara pos dukungan manajemen akan bertambah.***
