KERINCI, SB – Persoalan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK), pada muncul di suasana Bimtek dan Jambore PABPDSI Provinsi Jambi di Kayu Aro, Kerinci, Kamis (11/9/2025).
Munculnya pertanyaan dana BKBK ini pun mendadak riuh ketika Ketua PABPDSI Jambi, Al Husori, menyuarakan keresahan soal dana BKBK 2024 yang belum juga cair 70 persen.
Dia juga menegaskan bahwa dana tersebut adalah hak yang harus segera di perjuangkan.
“Setuju semuanya?” teriaknya. Serentak, ratusan anggota BPD se-Jambi yang hadir menyahut penuh semangat.
Namun di balik seruan itu, Al Husori tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Pasalnya, Gubernur Jambi yang di harapkan hadir, tak tampak di lokasi acara.
“Kita minta bapak gubernur segera mencairkan dana itu. Sayangnya, beliau tidak hadir bersama kita hari ini,” ucapnya.
Berbeda dengan Husori, Ketua PABPDSI Pusat, Feri Radianyasa, memilih bersikap adem. Ia tak banyak menyinggung soal pencairan, melainkan menekankan bahwa Jambi patut bersyukur karena hanya Jawa Barat dan Jambi yang mendapat kucuran dana BKBK dari provinsi.
“Provinsi lain tidak ada. Karena itu kita tetap harus berterima kasih,” katanya.
Padahal, jauh-jauh hari, acara ini di persiapkan untuk skala besar. Bahkan semula dijadwalkan akan dihadiri Menteri Desa. Nyatanya, hingga hari H, bukan hanya menteri yang batal datang, Gubernur pun absen. Acara akhirnya hanya dibuka oleh perwakilan dari pemprov.
“Seharusnya pak gubernur bisa hadir. Ini acara provinsi, bukan sekadar kumpul biasa,” keluh seorang anggota BPD yang hadir.
Tidak kunjung cair dana 70 persen BKBK pada tahun 2024 lalu, membuat banyak Kepala Desa di Kerinci dan Sungai Penuh kecewa. Karena janji dari Gubernur Jambi Al Haris, banyak Kades yang terhutang.
“Janjinya akan cair, jadi banyak kades duluan menjalan kegiatan sehingga terpaksa berhutang dulu, agar pembangunan di Desa bisa tetap jalan. Tapi sampai sekarang belum juga di cairkan provinsi Jambi,”ungkap salah seorang Kepala Desa yang minta namanya tidak tulis.(Fra)
