JAKARTA, SIGNALBERITA.COM – Polemik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PPPK Paruh Waktu mencuat di sejumlah daerah. Sebagian pemerintah daerah memastikan akan mengalokasikan anggaran, namun tidak sedikit yang menyatakan belum dapat membayarkan karena ketiadaan regulasi yang secara spesifik mengatur.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan hingga kini belum ada aturan yang mewajibkan instansi pemerintah membayarkan THR kepada PPPK Paruh Waktu. Karena itu, keputusan pemberian THR sangat bergantung pada kemampuan dan kebijakan masing-masing pemerintah daerah.
“Kalau di tanya PPPK paruh waktu mendapatkan THR lebaran? Jawabannya tergantung ketersediaan anggaran di instansinya,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian tersebut, sejumlah daerah mencoba mencari jalan tengah. Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, misalnya, mengimbau PNS dan PPPK penuh waktu untuk berdonasi secara sukarela. Dana yang terkumpul nantinya akan di salurkan sebagai bentuk THR bagi PPPK Paruh Waktu tahun 2026.
Sementara itu, Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menyiapkan anggaran sekitar Rp35 miliar untuk pembayaran THR ASN 2026 yang di jadwalkan cair dua pekan sebelum Lebaran. Namun, tidak semua daerah memasukkan PPPK Paruh Waktu sebagai penerima.
Kondisi ini menimbulkan disparitas kebijakan antarwilayah. Di satu sisi, ada daerah yang memastikan PPPK Paruh Waktu tetap menerima THR. Di sisi lain, sebagian lainnya memilih menunggu payung hukum yang lebih jelas dari pemerintah pusat.
Perbedaan kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa status dan skema penggajian PPPK Paruh Waktu masih menyisakan ruang perdebatan, terutama dalam hal hak-hak tambahan di luar gaji pokok.***
