Signalberita.com – Kebijakan pemerintah membatasi biaya operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maksimal Rp3.000 per porsi menjadi perhatian pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Aturan baru tersebut mendorong pengelola dapur MBG melakukan penyesuaian terhadap manajemen anggaran, termasuk pengaturan jadwal kerja dan pemberian insentif kepada relawan.
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Trenggalek, Sheila Amanda Yanu Fadila, mengatakan kebijakan tersebut mengubah mekanisme pembiayaan operasional yang sebelumnya menggunakan sistem at cost atau berdasarkan pengeluaran riil.
Dalam ketentuan terbaru, pemerintah menetapkan batas maksimal biaya operasional sebesar Rp3.000 untuk setiap porsi makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
“Sekarang dibuat menjadi maksimal Rp3.000 per ompreng, dikalikan jumlah penerima manfaat,” jelas Sheila.
Rincian Anggaran MBG Porsi Kecil dan Besar
Sheila menjelaskan, pembatasan biaya operasional tidak mengubah total alokasi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah untuk setiap paket makanan MBG.
Untuk kategori porsi kecil, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13.000 per porsi. Dana tersebut terdiri atas Rp8.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk sewa.
Sementara itu, porsi besar memperoleh alokasi Rp15.000. Rinciannya meliputi Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk insentif mitra.
Menurut Sheila, pengelola SPPG harus mengatur penggunaan anggaran operasional secara cermat agar seluruh kebutuhan dapur tetap terpenuhi.
Biaya tersebut mencakup pembayaran honor relawan, pembelian gas elpiji, bahan bakar kendaraan distribusi, listrik, air, hingga layanan internet.
Dengan demikian, setiap dapur perlu menyusun prioritas pengeluaran agar pelayanan MBG tetap berjalan tanpa melampaui batas anggaran yang tersedia.
Korwil SPPG Bantah Pengurangan Relawan MBG
Kebijakan pembatasan biaya operasional juga memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan pengurangan tenaga relawan di dapur MBG.
Menanggapi hal tersebut, Sheila menegaskan bahwa aturan baru tidak secara otomatis mengharuskan pengelola SPPG melakukan pemutusan hubungan kerja atau layoff terhadap relawan.
Sebagai solusi, pengelola dapat menerapkan sistem kerja bergiliran atau shifting dengan mempertimbangkan jumlah porsi dan penerima manfaat setiap hari.
Melalui pengaturan tersebut, pengelola tidak harus menugaskan seluruh relawan secara bersamaan ketika jumlah makanan yang harus disiapkan mengalami penurunan.
“Bukan mengurangi relawan, tetapi menyesuaikan dengan penerima manfaat yang dilayani pada hari itu,” ujarnya.
Skema ini diharapkan membantu dapur mengendalikan pengeluaran tanpa harus menghilangkan tenaga kerja yang sudah terlibat dalam pelaksanaan program.
Besaran Gaji Relawan Disesuaikan Kemampuan SPPG
Selain pengaturan jadwal kerja, besaran insentif atau honor relawan juga menjadi perhatian setelah pemerintah menerapkan ketentuan baru.
Sheila mengungkapkan bahwa petunjuk teknis (juknis) terbaru tidak mencantumkan batas minimal maupun maksimal pembayaran insentif relawan.
Karena itu, masing-masing pengelola SPPG memiliki kewenangan menentukan besaran honor dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kebutuhan operasional dapur.
Ia memberikan contoh kemungkinan penyesuaian honor relawan dari Rp120.000 menjadi Rp100.000 per hari. Namun, penerapannya bergantung pada kondisi dan kapasitas masing-masing SPPG.
Setiap dapur memiliki jumlah penerima manfaat, kebutuhan tenaga kerja, serta beban pengeluaran yang berbeda.
“Di juknis terbaru tidak disebutkan. Kami kembalikan ke masing-masing SPPG,” ungkap Sheila.
Efisiensi Anggaran untuk Menjaga Pelayanan MBG
Penyesuaian biaya operasional maksimal Rp3.000 per porsi menuntut pengelola SPPG lebih cermat dalam mengatur keuangan dapur.
Pengaturan jadwal relawan, pengendalian penggunaan bahan bakar, serta efisiensi kebutuhan listrik dan air menjadi bagian dari langkah yang dapat dilakukan.
Meski harus melakukan penyesuaian anggaran, pengelola tetap dituntut menjaga kelancaran distribusi makanan dan kualitas pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
Keseimbangan antara efisiensi biaya, kesejahteraan relawan, dan mutu makanan menjadi faktor penting agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan pemerintah.(*)






















