JAKARTA, SIGNALBERITA.COM – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap masih adanya pelanggaran dalam pengelolaan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN). Hingga Maret 2026, tercatat sekitar 11,42 persen pengajuan kepegawaian tidak sesuai dengan prinsip merit.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyebut pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan mengirimkan 450 surat teguran kepada instansi terkait. Selain itu, BKN juga memblokir 125 data ASN serta memberikan sanksi layanan kepada instansi yang terbukti melanggar.
Pernyataan tersebut di sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI pada Kamis (16/4/2026).
Dalam mendukung program prioritas pemerintah, BKN juga mengembangkan platform ASN Digital yang telah mengintegrasikan 47 layanan kepegawaian. Saat ini, platform tersebut telah di gunakan lebih dari 6,2 juta ASN atau sekitar 92 persen dari total ASN nasional, dengan rata-rata kunjungan harian mencapai 6,9 juta.
Sistem Kinerja
Selain itu, sistem e-Kinerja BKN yang di gunakan oleh 5,7 juta ASN memungkinkan pemantauan kinerja secara menyeluruh, mulai dari harian hingga tahunan melalui dashboard nasional.
BKN juga terus mempercepat penerapan manajemen talenta ASN melalui pembangunan talent pool nasional. Sistem ini menjadi acuan dalam promosi, rotasi, dan mobilitas ASN. Hingga kini, penerapannya di sebut mengalami peningkatan signifikan hingga 388 persen.
Dalam fungsi pembinaan, BKN menargetkan pendampingan terhadap 643 instansi, yang meliputi 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, serta 97 kementerian dan lembaga pemerintah. Pendampingan ini mencakup seluruh aspek manajemen ASN, mulai dari perencanaan formasi hingga digitalisasi sistem.
Tak hanya itu, BKN juga mendukung berbagai agenda prioritas nasional, termasuk pengalihan 38.000 penyuluh pertanian ke pemerintah pusat serta rekrutmen besar tenaga guru dan pendidikan.
Dengan total sekitar 6,7 juta ASN di Indonesia, yang di dominasi jabatan fungsional seperti guru dan dosen, peran BKN dinilai strategis dalam mendorong pembangunan nasional.
Dari sisi efektivitas kerja, BKN juga menerapkan kebijakan kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA), yang di klaim mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga 30–33 persen per hari.
Langkah-langkah tersebut menegaskan peran BKN tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak transformasi birokrasi di tingkat pusat maupun daerah.***
