JAMBI, SB – Kontestasi Politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, semakin seru disimak dan diikuti, terlebih untuk calon Legislator di DPR RI, yang akan mewakili suara rakyat Jambi di Senayan nantinya.
Sejumlah Caleg DPR RI, mulai dari Tokoh Politik Senior, Mantan Kepala Daerah, maupun Kepala Daerah aktif, tidak ketinggalan Ketua Partai Politik besar di Jambi, sudah menyatakan siap dengan segala dinamika yang berkembang nantinya. Saat ini mereka sudah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan KPU RI.
Menarik disimak, bahwa untuk maju di Senayan, tentu harus menyiapkan Kos Politik (Political Cost) yang tidak sedikit bahkan dengan nilai yang cukup fantastis. Ini benar-benar menuntut kesiapan yang mumpuni. Sehingga bisa memaksimalkan Kampanye dan sosialisasi ke masyarakat untuk mengikat konstituen.
Muncul pertanyaan seberapa besarkah nominal yang harus disiapkan seorang Calon Legislator untuk maju ke Senayan ?
Pengamat Politik Jambi, Dedek Kusnadi, mengatakan, Kos Politik tidak bisa di lepas dari seorang Caleg terutama bagi Caleg yang ikut Kontestasi untuk DPR RI. Setiap caleg tentu memiliki jumlah anggaran yang berbeda.
“Kos politik dalam konteks politik, terutama bagi caleg yang maju untuk DPR RI, dapat beragam. Karena tidak dapat di pastikan ketika berinteraksi dalam lingkungan sosial masyarakat,”ujarnya.
Di sisi lain, secara universal, bahwa memiliki kos politik besar bisa memperluas jangkauan kampanye dan membangun kesadaran publik. Akan penting nya, demokrasi, politik dalam menentukan pilihan pada pemilu 2024 mendatang.
“Dalam hal ini berkaitan degan Persentase ideal kos politik bisa bervariasi tergantung pada strategi, cara sosialisasi politik dan kondisi tipologi daerah, tetapi umumnya berkisar antara 30-50% dari total anggaran kampanye,”ucapnya.
Dia menganalisis untuk caleg DPR RI yang sudah dikenal, di perkiraan biaya kos politiknya, justru cenderung lebih rendah, karena mereka memiliki basis dukungan yang sudah ada dan sudah lebih di kenal masyarakat sekitar. Namun, tetap diperlukan, jumlah anggaran yang cukup untuk mempertahankan visibilitas dan memastikan pesan mereka sampai ke pemilih.
“Perkiraan anggaran bisa berkisar antara ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung pada daerah pemilihan dan skala kampanye,”katanya.
Sedangkan Untuk caleg DPR RI yang belum dikenal, perkiraan kos politiknya cenderung lebih tinggi karena mereka perlu membangun nama dan rekam jejak. Mereka harus mengalokasikan dana lebih besar untuk kampanye media sosial, iklan, dan interaksi langsung dengan pemilih.
“Perkiraan anggaran bisa lebih dari miliaran rupiah, tergantung pada ambisi dan strategi kampanye,”jelasnya.
Alasan kos politik DPR RI besar
Dedek Kusnadi menjelaskan besarnya kos Politik saat ini karena kondisi tantangan dalam mencapai tingkat visibilitas yang diperlukan dalam pemilihan nasional. Anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan besar dan berkompetisi dalam skala nasional, sehingga memerlukan sumber daya yang signifikan untuk mencapai pemilih di seluruh wilayah.
“Biaya untuk iklan, transportasi, logistik, dan acara kampanye juga berkontribusi pada pengeluaran yang tinggi. Meskipun ada penekanan pada substansi, realitas politik seringkali mendorong pengeluaran yang cukup besar agar pesan dan citra calon dapat dikenal oleh pemilih secara luas,”terangnya.
Peluang yang Kos Politiknya Besar
Peluang seorang caleg DPR RI yang memiliki kos besar untuk duduk di Senayan tidak hanya ditentukan oleh faktor finansial semata. Walaupun kondisi demokrasi saat ini faktor uang amat mempengaruhi.
Meskipun memiliki sumber daya finansial yang bisa membantu dalam kampanye dan visibilitas, namun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti, popularitas, dukungan partai, platform politik, dan rekam jejak.
Meskipun kos besar dapat memberikan keuntungan dalam kampanye, hal itu tidak menjadi jaminan mutlak bahwa caleg tersebut akan terpilih. Kesuksesan dalam pemilihan juga tergantung pada faktor-faktor lain seperti program kerja yang menarik, dukungan dari pemilih, dan citra publik yang baik.
“Pemilih cenderung memilih caleg berdasarkan kesesuaian visi-misi dan integritasnya, bukan hanya berdasarkan ukuran biaya kampanye. Karena ada banyak pemilih cerdas dan rasional,”tutupnya.(Fra)
