JAKARTA, Signalberita.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menggelar program penghapusan denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Program ini memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan tanpa perlu membayar sanksi administratif.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-499 Jakarta sekaligus menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui program ini, pemerintah daerah berharap semakin banyak wajib pajak yang dapat menuntaskan kewajiban perpajakannya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa penghapusan denda di lakukan secara otomatis oleh sistem saat wajib pajak melakukan pembayaran. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengurus pengajuan atau prosedur tambahan untuk memperoleh fasilitas tersebut.
Menurutnya, program ini di rancang untuk memberikan kemudahan sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Pemprov DKI Jakarta juga mengajak warga memanfaatkan masa relaksasi tersebut sebelum periode program berakhir pada akhir Agustus mendatang.
Selain mendorong kepatuhan pajak, langkah ini di harapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah yang nantinya di gunakan untuk mendukung berbagai program pelayanan publik dan pembangunan kota.
Dasar hukum pelaksanaan program tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan aturan itu, seluruh denda keterlambatan yang memenuhi ketentuan akan di hapus secara otomatis selama masa program berlangsung.(*)
