DPRD Kerinci dan Korupsi PJU: Sebuah Pertanyaan yang Tak Bisa Diabaikan

 

DPRD Kerinci dan Korupsi PJU: Sebuah Pertanyaan yang Tak Bisa Diabaikan

Pada Kamis (17/07/25) kemarin, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci di geruduk sejumlah mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kerinci-Sungai Penuh.

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan soal dugaan keterlibatan sejumlah Anggota DPRD dalam kasus korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU).

Dalam audiensi itu, mahasiswa mengajukan satu pertanyaan besar: “Sejauh mana keterlibatan Dewan dalam pemecahan proyek PJU menjadi 41 paket?”

Pertanyaan tersebut tentu bukan hanya sekadar retorika. Tapi di baliknya tersembunyi kegelisahan masyarakat yang mulai meragukan integritas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik.

PMII, dengan semangat juang dan idelalisme, mengingatkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat adalah salah satu fungsi utama legislatif yang harus di jalankan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.

Tetapi apa yang mereka dapatkan dari jawaban Dewan? Sebuah pembelaan yang lebih terkesan sebagai alibi ketimbang penjelasan yang transparan dan memadai.

Dewan, melalui pernyataan mereka,  mengatakan bahwa masalah pemecahan proyek menjadi 41 paket bukanlah urusan mereka, karena persoalan teknis ada di OPD. Mereka berargumen bahwa DPRD hanya berwenang dalam penganggaran, bukan dalam hal teknis pengadaan.

Jawaban tersebut tidak hanya lemah, tetapi juga mengundang banyak pertanyaan: jika DPRD hanya bertugas menganggarkan tanpa memeriksa secara detail mekanisme teknis yang di lalui,lalu di mana fungsi pengawasan yang selama ini di janjikan?

Mahasiswa pertanyakan

Menurut Ketua Umum PMII Mosri pemecahan proyek menjadi banyak paket, jika di lihat dari perspektif anggaran dan administrasi, bisa saja menjadi cara untuk menghindari aturan-aturan yang ketat dalam pengadaan barang dan jasa. Ini adalah potensi besar terjadinya penyalahgunaan dana, apalagi jika prosedur dan pengawasan lemah. Maka dari itu, DPRD tidak bisa berdalih hanya pada persoalan teknis. Pengawasan terhadap anggaran yang diputuskan melalui keputusan politik adalah bagian dari tugas mereka. Mereka adalah representasi rakyat yang di beri amanah untuk memastikan bahwa setiap uang yang keluar dari kas daerah digunakan sesuai dengan kepentingan publik, bukan untuk memperkaya segelintir oknum.

PMII dengan tegas menyatakan bahwa jika hal ini di biarkan terus-menerus, maka citra DPRD Kabupaten Kerinci akan turun di mata masyarakat.

“Apa yang lebih merusak kredibilitas lembaga legislatif selain ketidakmampuan mereka untuk mengawasi dan mengontrol jalannya anggaran?” Kata Mosri.

DPRD Kerinci dan Korupsi PJU: Sebuah Pertanyaan yang Tak Bisa Di abaikan

Dia juga menegaskan bahwa kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang bisa di bangun dalam semalam, tetapi juga bukan sesuatu yang bisa di remehkan dalam sekejap. Jika DPRD terus mengabaikan peran pengawasan mereka, lambat laun mereka akan kehilangan legitimasi yang begitu penting untuk melaksanakan tugas-tugas ke depan.

Di tengah sorotan keras ini, kita seharusnya belajar satu hal yang sangat jelas: legislatif harus berfungsi sebagai lembaga pengawasan yang bukan hanya berwenang menganggarkan, tetapi juga memiliki kekuatan moral dan legal untuk mengawasi proses pengeluaran anggaran. Pengawasan yang tumpul hanya akan melahirkan ketidakadilan, dan pada akhirnya merugikan masyarakat yang seharusnya di untungkan dari kebijakan anggaran tersebut.

Untuk itu, DPRD Kabupaten Kerinci tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan teknis. Mereka harus lebih transparan, lebih bertanggung jawab, dan lebih berani dalam menghadapi dugaan penyimpangan.

“Kami, masyarakat, menunggu dengan harap-harap cemas jawaban yang lebih jujur dan lebih komprehensif. Jawaban yang tidak hanya menghindar, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” Tandas Mosri

Jika DPRD Kerinci ingin mempertahankan relevansi dan kredibilitasnya, kini saatnya untuk membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar wakil yang duduk manis.

Mereka harus menjadi garda terdepan dalam memastikan anggaran daerah di gunakan sesuai dengan tujuan yang sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat.