JAKARTA, SIGNALBERITA.COM — Pemerintah memastikan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) akan di cairkan pada Juni 2026. Kebijakan ini di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang menjadi dasar pemberian tambahan penghasilan tersebut.
Gaji ke-13 di berikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), calon PNS (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pejabat negara. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur kepada negara, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
Dalam aturan itu, komponen gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Pemerintah juga menegaskan bahwa gaji ke-13 tidak di kenakan potongan iuran maupun potongan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Khusus bagi PPPK, besaran gaji ke-13 di hitung berdasarkan masa kerja. Pegawai dengan masa kerja kurang dari satu tahun menerima secara proporsional, sementara yang belum genap satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak mendapatkan gaji ke-13.
Adapun bagi CPNS, gaji ke-13 diberikan sebesar 80 persen dari gaji pokok, di tambah tunjangan umum, tunjangan kinerja, serta fasilitas lainnya. Untuk CPNS daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan fiskal masing-masing.
Selain ASN, pemerintah juga mengatur besaran gaji ke-13 bagi pimpinan dan pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural. Ketua atau kepala lembaga memperoleh sekitar Rp31,4 juta, sementara pejabat eselon I sekitar Rp24,8 juta dan eselon IV sekitar Rp10,6 juta.
Sementara itu, pegawai non-ASN dengan jenjang pendidikan dan masa kerja tertentu menerima gaji ke-13 dengan kisaran Rp4,2 juta hingga Rp9 juta.
Pencairan gaji ke-13 ini melengkapi pemberian tunjangan hari raya (THR) yang telah di salurkan menjelang Idul Fitri 2026. Pemerintah berharap tambahan pendapatan tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.***
