TEBO, SIGNALBERITA.COM – Kondisi jalan dan Box Culver di kawasan Jalan 23 Unit 3, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, mulai mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Tebo.
Pasalnya infrastruktur yang mengalami kerusakan cukup parah itu di khawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat dan membahayakan pengguna jalan.
Ketua Komisi III DPRD Tebo, Dimas Cahya Kusuma, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Dinas PUPR Kabupaten Tebo agar penanganan segera di lakukan.
Komisi III DPRD Tebo
Menurut Dimas, Dinas PUPR-PR Tebo bahkan sudah turun langsung melakukan pengecekan ke lokasi guna melihat tingkat kerusakan jalan dan box culvert yang berada di jalur tersebut.
“Kami dari Komisi III sudah menyampaikan langsung persoalan ini kepada Dinas PUPR. Alhamdulillah pihak dinas sudah turun mengecek kondisi di lapangan dan saat ini sedang menghitung kebutuhan anggaran untuk perbaikannya,” ujar Dimas, saat dikonfirmasi media ini, Sabtu (9/5/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan sementara, terdapat dua opsi penanganan yang sedang dipertimbangkan pemerintah daerah. Pertama melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT) yang memungkinkan penanganan lebih cepat dan bersifat darurat, serta opsi kedua menggunakan alat dan dukungan teknis melalui langkah penanganan sementara.
Di minta Dinas PUPR Segera Perbiaki
Dimas menegaskan, kondisi jalan yang rusak tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena merupakan akses penting bagi masyarakat di Rimbo Bujang. Kerusakan jalan disebut sudah mulai menghambat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
“Fungsi pengawasan DPRD akan terus kami jalankan. Kami akan kawal sampai proses perbaikan benar-benar dilakukan sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu akibat akses jalan yang rusak ini,” tegasnya.
Ia juga berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret agar kerusakan tidak semakin meluas, terlebih saat curah hujan tinggi yang berpotensi memperparah kondisi jalan maupun box culvert.
Sebagai informasi, BTT atau Belanja Tidak Terduga merupakan pos anggaran dalam APBD yang disiapkan pemerintah untuk kebutuhan mendesak, keadaan darurat, maupun penanganan kerusakan infrastruktur yang membutuhkan tindakan cepat. (Tim)
