JAKARTA, Signalberita.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mempercepat transformasi digital pada berbagai layanan publik sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan, memangkas birokrasi, serta mendukung kemudahan investasi di sektor kehutanan.
Digitalisasi akan di terapkan pada sejumlah layanan strategis, mulai dari e-ticket Taman Nasional, sistem pengaduan penegakan hukum kehutanan (Gakkum), Portal Elektronik Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (PESATS), hingga Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi).
Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan perubahan di lingkungan Kementerian Kehutanan mulai menunjukkan hasil. Menurutnya, pembenahan tidak hanya di lakukan pada aspek regulasi, tetapi juga budaya kerja yang kini lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengapresiasi kinerja seluruh jajaran kementerian, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang di nilai berhasil mendorong berbagai perubahan positif dalam tata kelola pelayanan.
Seluruh Layanan Akan Dipetakan
Raja Juli Antoni meminta seluruh unit eselon I melakukan pemetaan terhadap seluruh layanan yang di miliki. Langkah tersebut bertujuan untuk menentukan layanan mana yang menjadi prioritas dalam proses digitalisasi.
Menurutnya, transformasi digital tidak cukup hanya memindahkan proses administrasi ke platform daring. Yang lebih penting adalah menghadirkan pengalaman layanan yang lebih cepat, mudah, dan nyaman bagi masyarakat.
Sistem Antrean Berbasis Digital
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah sistem antrean pelayanan. Kemenhut berencana meninggalkan pola pelayanan konvensional dengan loket manual dan menggantinya dengan sistem antrean digital.
Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat memilih jadwal kedatangan secara daring, mengetahui nomor antrean sebelum tiba di lokasi, serta memperoleh kepastian waktu pelayanan.
Model pelayanan seperti ini di harapkan mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus membuat proses pelayanan menjadi lebih tertata dan efisien.
Dukung Investasi dan Reformasi Birokrasi
Digitalisasi layanan juga di harapkan dapat mempercepat proses perizinan, meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta mengurangi prosedur administrasi yang berbelit.
Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, sistem digital di nilai mampu mendukung iklim investasi di sektor kehutanan karena proses pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah di akses oleh pelaku usaha.
Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pembenahan pelayanan publik merupakan salah satu agenda utama Kementerian Kehutanan dalam mendukung target pemerintah untuk meningkatkan ease of doing business sekaligus memperkuat reformasi birokrasi.
Dengan transformasi digital yang terus di kembangkan, Kementerian Kehutanan berharap pelayanan publik dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha secara optimal.(*)
