Komisi II DPRD Sungai Penuh Minta Parkir Ilegal di Jalan M Yamin Ditertibkan

Kawasan jalan M Yamin Sungai Penuh

SUNGAIPENUH, SIGNALBERITA.COM — Setelah melakukan Relokasi Pedagang Kaki Lima yang berjualan di jalan M Yamin ke dalam Pasar Tanjung Bajure, Pemerintah kota Sungai Penuh di minta menertibkan parkir ilegal di kawasan tersebut.

Hal ini di sampaikan Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh, pada saat hearing bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna membahas penataan pedagang di Pasar Tanjung Bajure, Senin (06/04/2026).

Rapat tersebut di pimpin Wakil Ketua Komisi II, Indra Apdi Saputra, dan di hadiri anggota dewan serta perwakilan instansi terkait, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan, Satpol PP Kota Sungai Penuh, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sungai Penuh.

Dalam hearing tersebut, di bahas langkah penataan dan relokasi pedagang untuk menciptakan ketertiban serta kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian memastikan penyediaan lapak bagi pedagang yang di relokasi akan di sesuaikan dengan jumlah pedagang. Proses penataan ini di targetkan rampung paling lambat 8 April 2026.

Selain itu, bersama Satpol PP dan instansi terkait, pemerintah akan melakukan penertiban terhadap pedagang serta bangunan yang menggunakan fasilitas umum, seperti trotoar dan badan jalan.

Ketua Komisi II DPRD Sungai Penuh Fahruddin, menegaskan bahwa aktivitas jual beli di kawasan pasar harus di tata secara maksimal guna menghindari potensi kerugian pedagang sekaligus menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga di dorong untuk menertibkan parkir liar di sepanjang Jalan M. Yamin. Penataan parkir di harapkan terintegrasi dengan sistem yang lebih rapi demi meningkatkan kenyamanan masyarakat.

Komisi II turut mengapresiasi langkah cepat Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta pihak terkait dalam menyiapkan relokasi dan penataan pedagang. Upaya ini di harapkan menjadi motivasi agar proses penataan berjalan optimal tanpa mengabaikan kepentingan pedagang.(Lan)

Redaksi SB