JAWATENGAH-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah menghadapi sejumlah hambatan operasional. Selain adanya dapur layanan yang menunggu pencairan dana operasional, ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga harus menghentikan aktivitas sementara karena belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan.
Kasubag Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, Bagus Anindito, menjelaskan bahwa beberapa SPPG di wilayah binaannya belum dapat beroperasi karena proses pencairan anggaran dari pusat masih berlangsung. KPPG Semarang sendiri membawahi lebih dari 2.400 SPPG yang tersebar di 20 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Menurut Bagus, kondisi tersebut bukan disebabkan anggaran yang dibatalkan, melainkan masih menunggu proses administrasi dan penyesuaian dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa keterlambatan tersebut tidak berkaitan dengan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Prosesnya masih berjalan karena ada penyesuaian anggaran. Ini juga berkaitan dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan di berbagai kementerian dan lembaga,” ujarnya di Semarang, Selasa (9/6/2026).
Ia mengakui belum memiliki data pasti mengenai jumlah SPPG yang terdampak keterlambatan pencairan dana karena proses pendataan masih dilakukan. Namun, sesuai ketentuan, dapur MBG yang belum menerima dana tidak diperkenankan beroperasi karena tidak boleh menggunakan dana talangan dari pihak mana pun.
Di sisi lain, mekanisme pencairan dana kini mengalami perubahan. Jika sebelumnya SPPG mengajukan proposal pendanaan untuk periode tertentu, kini sistem menggunakan metode top up atau pengisian kembali saldo secara berkala melalui virtual account masing-masing satuan layanan.
Sementara itu, sejumlah daerah mulai merasakan dampak keterlambatan pendanaan tersebut. Di Kabupaten Purworejo, belasan SPPG menghentikan layanan sambil menunggu dana operasional masuk. Kondisi serupa juga terjadi di Magelang dan Surakarta, di mana sejumlah dapur MBG terpaksa menghentikan aktivitas karena belum menerima pendanaan dari pusat.
Selain persoalan anggaran, tantangan lain muncul dari aspek kepatuhan lingkungan. Sekretaris Satgas MBG Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Urip Sihabudin, mengungkapkan sebanyak 386 SPPG untuk sementara tidak diizinkan beroperasi karena belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Menurut Urip, persoalan tersebut tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dari total sekitar 4.635 SPPG yang ada, lebih dari 4.000 unit telah aktif melayani masyarakat, sementara ratusan lainnya masih harus menyelesaikan persyaratan teknis sebelum mendapatkan izin operasional penuh.
Akibat penghentian sementara tersebut, ribuan penerima manfaat MBG di berbagai wilayah belum dapat memperoleh layanan makanan bergizi. Setiap SPPG umumnya melayani antara 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat, sehingga dampaknya dinilai cukup signifikan.
Urip menegaskan bahwa penghentian operasional terkait IPAL bersifat sementara. Setelah fasilitas pengolahan limbah memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2760 Tahun 2025, SPPG dapat kembali menjalankan layanan.
Pemerintah daerah kini mendorong KPPG dan pengelola SPPG untuk segera melakukan perbaikan fasilitas agar layanan MBG dapat kembali berjalan normal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di Jawa Tengah.(*)
