SUNGAIPENUH, SIGNALBERITA.COM – Ratusan pedagang di Kincay Plaza, Kota Sungai Penuh, Jambi, mengeluhkan kebijakan baru yang mewajibkan penggantian meteran listrik dari sistem pascabayar menjadi prabayar (token) dengan biaya mencapai Rp1,5 juta per kios.
Kebijakan Tanpa Koordinasi dengan Pedagang
Kebijakan ini di sebut datang mendadak tanpa sosialisasi yang jelas, membuat para pedagang kecil kelimpungan di tengah penurunan daya beli masyarakat.
“Katanya kalau tidak di ganti, listrik di kios kami akan di putus. Tapi biaya Rp1,5 juta itu sangat berat bagi kami,” keluh seorang pedagang yang enggan di sebutkan namanya, Kamis (25/10).
Ia mengaku pendapatan sehari-hari sering kali belum cukup untuk menutup modal.
Protes pedagang makin meluas setelah muncul kabar bahwa pembayaran penggantian KWH di lakukan melalui sebuah biro berinisial D, yang di duga memiliki kedekatan dengan tim sukses Alfin-Azhar.
Para pedagang mempertanyakan dasar kebijakan tersebut, sebab selama ini mereka telah rutin membayar tagihan listrik bulanan melalui biro yang sama.
“Selama ini kami bayar listrik ke biro, katanya sudah termasuk biaya pemakaian. Tapi sekarang disuruh ganti ke token dan bayar lagi Rp1,5 juta. Kami jadi bertanya-tanya, uang yang kami setor tiap bulan itu ke mana?” ujar pedagang lainnya.
Keresahan meningkat setelah beredar kabar ancaman pemutusan aliran listrik bagi kios yang belum mengganti meteran. Para pedagang khawatir kebijakan ini menambah beban di tengah ekonomi yang seret.
Menanggapi hal itu, Manajer PLN ULP Sungai Penuh, Eko Pitono, membenarkan adanya proses penggantian meteran di kawasan Kincay Plaza. Namun, ia menegaskan bahwa listrik di area tersebut bukan aset PLN secara langsung.
“Selama ini listrik di kios pedagang tidak pernah di bayar ke PLN. Karena itu, kami mendorong penggantian ke sistem token. Namun perlu di pahami, listrik di Kincay Plaza bukan milik PLN, melainkan milik pengelola plaza,” ujarnya.
Pernyataan Eko justru memunculkan tanda tanya baru. Sejumlah pihak meminta penelusuran terhadap aliran dana pembayaran listrik yang selama ini di setorkan pedagang.
Hingga berita ini di turunkan, pihak pengelola Kincay Plaza belum memberikan keterangan resmi. Para pedagang berharap pemerintah turun tangan, agar kebijakan ini tidak berubah menjadi beban baru di tengah sulitnya ekonomi rakyat.(Fra)
