JAKARTA, Signalberita.com – Kasus penipuan digital di Indonesia terus meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima lebih dari 700.000 laporan dugaan penipuan atau scam.
Jumlah tersebut melonjak tajam dibandingkan awal pembentukan IASC sekitar dua tahun lalu. Saat itu, lembaga tersebut baru menerima sekitar 18.000 laporan penipuan digital.
Anggota Dewan Komisioner OJK, Dicky Kartikoyono, menilai peningkatan laporan tersebut menuntut seluruh lembaga dan pelaku industri jasa keuangan memperkuat koordinasi dalam menangani kejahatan digital.
Menurut Dicky, perkembangan transaksi digital melibatkan semakin banyak pihak. Selain perbankan, transaksi juga menghubungkan penyedia jasa pembayaran, merchant, hingga berbagai platform digital.
Keterlibatan banyak penyelenggara tersebut membuat proses penanganan penipuan semakin kompleks. Setiap pihak memiliki peran berbeda dalam satu rangkaian transaksi keuangan.
Dicky menegaskan, masyarakat yang menjadi korban tidak perlu menelusuri sendiri seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi bermasalah.
Sebaliknya, penyelenggara jasa keuangan harus memberikan kepastian kepada konsumen mengenai saluran pengaduan, pihak yang bertanggung jawab, penyelesaian sengketa, hingga proses pengembalian dana.
Ia meminta seluruh pelaku industri menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas agar masyarakat memperoleh kepastian ketika mengalami kerugian akibat penipuan digital.
BI Ingatkan Ancaman terhadap Kepercayaan Konsumen
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, turut menyoroti pentingnya keamanan dalam perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia.
Ia menjelaskan, masyarakat kini semakin luas menggunakan layanan pembayaran digital. Penggunaannya bahkan telah menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masyarakat perdesaan, generasi muda, hingga kelompok lanjut usia.
Bank Indonesia mencatat transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjangkau lebih dari 70 juta pengguna dan 49 juta merchant hingga triwulan III 2026. Volume transaksi kumulatifnya juga telah melampaui 20 miliar transaksi.
Namun, Filianingsih mengingatkan seluruh pihak agar mengimbangi pertumbuhan tersebut dengan memperkuat keamanan sistem dan perlindungan konsumen.
Menurutnya, maraknya penipuan digital dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran elektronik.
Ia mengutip penelitian terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang terbit dalam Journal of Financial Services Marketing. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan pembayaran digital.
Bahkan, berbagai promosi seperti cashback, hadiah, dan potongan harga belum tentu mampu menarik kembali konsumen ketika mereka kehilangan kepercayaan terhadap sistem pembayaran digital.
Masyarakat bisa saja kembali memilih transaksi tunai karena menganggap cara tersebut lebih aman dan memberikan kenyamanan.
BI Dorong Peningkatan Literasi Keuangan Digital
Selain memperkuat keamanan sistem pembayaran, Bank Indonesia juga mendorong peningkatan literasi dan keberdayaan konsumen.
Survei Nasional Perlindungan Konsumen mencatat Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) mencapai 77,03 persen pada 2026.
Capaian tersebut meningkat 12,36 poin dibandingkan hasil survei 2023 yang mencatat angka 64,67 persen.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Filianingsih menyebut tingkat keberdayaan konsumen masih berada dalam kategori kritis dan belum mencapai kategori berdaya.
Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai keamanan transaksi, mengenali berbagai modus penipuan, serta memahami hak-haknya sebagai konsumen.
Di sisi lain, rasio serangan siber sepanjang 2026 mencapai sekitar 0,001 persen dari total volume transaksi digital.
Walaupun angkanya relatif kecil, BI tetap meminta seluruh pihak mewaspadai ancaman tersebut. Sebab, satu insiden keamanan saja dapat merusak kepercayaan masyarakat yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Filianingsih menegaskan, pelaku industri tidak boleh hanya mengejar inovasi teknologi tanpa memperhatikan perlindungan konsumen.
Menurutnya, keamanan transaksi dan perlindungan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pembayaran yang aman, efisien, dan terpercaya.
Oleh karena itu, BI mendorong seluruh pihak memperkuat pengawasan, meningkatkan keamanan transaksi, serta memperluas edukasi kepada masyarakat.
Kepercayaan publik menjadi salah satu penentu keberlanjutan ekosistem pembayaran digital. Jika pelaku industri gagal memberikan perlindungan yang memadai, masyarakat berpotensi kehilangan kepercayaan dan kembali mengandalkan transaksi tunai.(*)





















