JAKARTA, SIGNALBERITA.COM — Pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan WFH ASN 2026 ini di ambil sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah tekanan situasi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan aturan tersebut berlaku bagi ASN di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini di tuangkan melalui surat edaran Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri.
“Penerapan WFH ASN 2026 di lakukan satu hari dalam sepekan, yaitu setiap Jumat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).
Selain WFH, pemerintah juga memberlakukan pembatasan penggunaan mobil dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional dan kendaraan listrik. ASN juga di dorong beralih ke transportasi publik guna menekan konsumsi energi.
Pembatasan turut berlaku pada perjalanan dinas. Untuk perjalanan dalam negeri di kurangi hingga 50 persen, sementara perjalanan luar negeri dibatasi sampai 70 persen.
Sejumlah lembaga negara mulai menyesuaikan kebijakan tersebut. Di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, skema kerja fleksibel seperti WFH dan work from anywhere (WFA) mulai di terapkan per 1 April.
Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, menyebut penghematan juga di lakukan melalui pembatasan penggunaan listrik. Aktivitas perkantoran ditargetkan selesai sebelum pukul 18.00 WIB.
“Pengaturan kerja di lakukan agar tidak mengganggu kegiatan pimpinan maupun anggota. Pada hari Jumat tetap ada sistem piket,” kata Siti.
Pemerintah menegaskan kebijakan ini akan terus di evaluasi, dengan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah upaya efisiensi energi nasional.***
