Siap-siap Cair November, Kemenkeu Siapkan Sisa Suntikan Rp10 Triliun untuk BPJS Kesehatan
JAKARTA, Signalberita.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan pencairan sisa tambahan dana sebesar Rp10 triliun untuk BPJS Kesehatan pada November 2026. Penyaluran tersebut akan dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan ketahanan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan total suntikan dana sebesar Rp20 triliun untuk mendukung pembiayaan BPJS Kesehatan sepanjang 2026.
Dari jumlah tersebut, pemerintah sudah menyalurkan Rp10 triliun pada Oktober 2026. Sementara itu, pencairan tahap berikutnya masih menunggu hasil evaluasi.
“Rencana tahun ini pemerintah menyalurkan dana ke BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun. Sebanyak Rp10 triliun sudah disalurkan sejak Oktober lalu. Sisanya akan diberikan setelah kami melakukan evaluasi terhadap penggunaan dan ketahanan dana JKN,” ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTA edisi November.
Ia menyampaikan, proses evaluasi tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada November ini sehingga sisa anggaran dapat segera disalurkan.
“Harapannya nanti akan diselesaikan bulan November ini,” katanya.
Pemerintah Jaga Keberlanjutan Dana JKN
Sudarto menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan program JKN, termasuk memastikan ketahanan dana agar layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan.
Menurutnya, program JKN memiliki peran penting dalam memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Karena itu, pengelolaan dan penggunaan dana perlu mendapat perhatian agar program tersebut dapat terus berjalan.
“Kami perlu tekankan bahwa pemerintah akan terus menjaga keberlanjutan, termasuk ketahanan dana program JKN, karena manfaatnya sangat luar biasa untuk layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Dengan pencairan sisa suntikan dana Rp10 triliun tersebut, pemerintah berharap dukungan pembiayaan terhadap BPJS Kesehatan tetap terjaga dan keberlangsungan program JKN dapat dipertahankan.(*)
