SUNGAIPENUH, Signalberita.com – Besarnya aktivitas ekonomi dalam Festival Sungai Penuh 2026 kini menyisakan sejumlah pertanyaan terkait pengelolaan pendapatan. Di tengah informasi tarif penyewaan lapak yang mencapai Rp7 juta, kontribusi yang dilaporkan masuk ke kas daerah justru disebut hanya sekitar Rp3 juta.
Perbedaan angka tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Sungai Penuh. Lembaga legislatif itu mulai menelusuri mekanisme penyelenggaraan festival, terutama terkait pengelolaan uang sewa, penggunaan aset pemerintah, hingga kewajiban penyelenggara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Persoalan ini mencuat setelah Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, bersama pihak terkait meminta klarifikasi langsung dari penyelenggara. DPRD ingin memperoleh gambaran utuh mengenai besaran penerimaan kegiatan yang berlangsung dalam rangka peringatan HUT ke-18 Kota Sungai Penuh tersebut.
Tarif Lapak Jutaan Rupiah, Berapa Total Penerimaannya?
Festival Sungai Penuh 2026 menyediakan sejumlah area usaha bagi pedagang dengan ukuran lapak yang berbeda. Berdasarkan informasi yang dihimpun, biaya penyewaan ditentukan berdasarkan dimensi lapak, posisi, serta kategori usaha.
Untuk lapak berukuran 3×3 meter, tarif yang diberlakukan berkisar Rp3 juta sampai Rp4 juta. Sementara lapak berukuran 5×5 meter dikenakan biaya antara Rp5,5 juta hingga Rp7 juta.
Nilai penyewaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseluruhan pendapatan yang diperoleh selama kegiatan berlangsung.
Apabila jumlah lapak yang disewakan cukup banyak, nilai transaksi yang terkumpul berpotensi mencapai angka yang signifikan. Namun, hingga kini belum tersedia data resmi yang menjelaskan jumlah lapak terisi maupun total uang yang diterima penyelenggara.
Ketiadaan rincian tersebut membuat DPRD memandang perlu adanya keterbukaan dari pihak pengelola agar seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan.
Pengakuan Penyelenggara: PAD Disetor Sekitar Rp3 Juta
Dalam penjelasan kepada DPRD, pihak penyelenggara menyampaikan bahwa uang yang telah disetorkan ke kas daerah berada di kisaran Rp3 juta. Jumlah tersebut disebut sudah termasuk retribusi kebersihan.
Informasi itu menjadi salah satu poin yang ingin didalami dewan. Sebab, penyelenggaraan festival tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga melibatkan pemanfaatan fasilitas yang merupakan aset pemerintah daerah.
Hutri Randa menegaskan, klaim bahwa kegiatan tidak menggunakan dana APBD tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk mengikuti ketentuan pemanfaatan aset daerah.
Menurutnya, penggunaan lapangan milik pemerintah tetap harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk mengenai pungutan sewa apabila memang diwajibkan oleh peraturan.
“Memang benar kegiatan ini tidak menggunakan APBD. Namun, pihak penyelenggara menggunakan fasilitas daerah, yakni lapangan milik pemerintah. Karena itu, penggunaan fasilitas tersebut harus memiliki dasar pungutan sewa sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Hutri.
Ketentuan Sewa Lapangan Akan Dikaji Ulang
DPRD juga menaruh perhatian terhadap penggunaan eks Lapangan Pemda yang menjadi lokasi festival.
Hutri menjelaskan bahwa Peraturan Daerah mengatur tarif pemanfaatan lapangan untuk kegiatan sarana olahraga sebesar Rp1 juta per hari.
Akan tetapi, penggunaan lapangan dalam Festival Sungai Penuh memiliki karakter kegiatan berbeda dan berlangsung lebih dari satu hari. Karena itu, DPRD ingin memastikan ketentuan mana yang seharusnya menjadi dasar penghitungan biaya pemanfaatan fasilitas tersebut.
Penelaahan diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan tarif maupun penghitungan kewajiban penyelenggara.
DPRD juga berencana membandingkan nilai potensi penerimaan dari penyewaan lapak dengan kewajiban pembayaran dan setoran yang telah dilaporkan.
“Kalau melihat besarnya potensi keuntungan dan jumlah setoran ke PAD yang disebut hanya sekitar Rp3 juta, tentu ini perlu didalami. Kami akan mengecek kembali Perda yang mengatur hal tersebut serta realisasi dan penggunaan anggaran melalui OPD terkait,” tegasnya.
Rekomendasi Wali Kota dan Proposal Kegiatan Diminta
Selain persoalan pendapatan, DPRD turut mempertanyakan kelengkapan administrasi penyelenggaraan festival.
Berdasarkan keterangan Hutri, penyelenggara menyatakan telah memperoleh rekomendasi dari Wali Kota Sungai Penuh. Namun, dokumen tersebut belum diperlihatkan secara langsung kepada DPRD.
Untuk memastikan legalitas dan mekanisme pelaksanaan kegiatan, dewan akan meminta dokumen rekomendasi kepala daerah serta proposal kegiatan yang diajukan Dewan Kesenian.
“Kami akan meminta kembali dokumen rekomendasi Wali Kota, termasuk proposal dari Dewan Kesenian, untuk memastikan bagaimana proses perizinan dan pelaksanaan kegiatan ini,” ujarnya.
Pemeriksaan dokumen tersebut dinilai penting untuk melihat kesesuaian antara perencanaan kegiatan, persetujuan pemerintah daerah, dan penggunaan fasilitas publik.
DPRD Siapkan Penelusuran Bersama OPD
DPRD Kota Sungai Penuh selanjutnya akan berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk mengklarifikasi seluruh aspek penyelenggaraan festival.
Penelusuran tersebut diarahkan pada beberapa hal mendasar, mulai dari jumlah lapak yang disewakan, besaran tarif setiap kategori, hingga total penerimaan dari aktivitas perdagangan selama festival.
Dewan juga ingin mengetahui dasar pengenaan biaya penggunaan aset daerah, bukti pembayaran ke kas pemerintah, serta dokumen yang menjadi landasan penyelenggaraan.
Dengan melibatkan OPD terkait, DPRD berharap informasi yang diperoleh tidak hanya berdasarkan keterangan lisan, tetapi juga didukung dokumen dan data administrasi yang dapat diverifikasi.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan aset dan penerimaan daerah.
Transparansi Pengelolaan Festival Menjadi Tuntutan Publik
Persoalan sewa lapak Festival Sungai Penuh 2026 kini berkembang menjadi perhatian publik. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang terang mengenai bagaimana uang penyewaan dikelola dan sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi keuangan daerah.
Ada dua persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka. Pertama, berapa total pendapatan yang diperoleh dari penyewaan lapak. Kedua, berapa kewajiban penyelenggara atas penggunaan fasilitas pemerintah dan berapa jumlah yang benar-benar masuk ke kas daerah.
Kedua hal tersebut perlu dibedakan agar penilaian terhadap pengelolaan festival tidak hanya didasarkan pada perbandingan angka secara sepintas.
Penyelenggara perlu membuka data penerimaan dan pengeluaran kegiatan, sementara pemerintah daerah harus memastikan pemanfaatan aset publik berjalan sesuai aturan.
Sebab, kegiatan yang membawa nama daerah dan menggunakan fasilitas pemerintah semestinya tidak hanya sukses menarik pengunjung serta menggerakkan perdagangan. Pengelolaannya juga harus transparan dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
Kini, perhatian tertuju pada langkah DPRD bersama OPD terkait dalam menelusuri persoalan tersebut. Hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen nantinya diharapkan mampu menjawab pertanyaan masyarakat mengenai besaran pendapatan festival serta kontribusinya terhadap PAD Kota Sungai Penuh.(Tim)






















