Tinjau Ulang Batas Jambi-Sumsel, Gubernur Jambi Akan Surati Mendagri

Tinjau Ulang Batas Jambi-Sumsel Gubernur Jambi Akan Surati Mendagri

JAMBI, SB – Permasalah Tapal batas antara Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan (Sumsel) seperti belum juga ada kejelasan. warga yang menempati perbatasan itu pun tidak ada kepastian wilayahnya.

Batas wilayah yang bermasalah hingga saat ini yakni batas desa persiapan Sawit Mulyo Rejo (dulu Desa Ladang Panjang), Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dengan Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Terkait batas wilayah ini, Gubernur Jambi, Al Haris akan menyurati Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong percepatan penyelesaian masalah tapal batas di Provinsi Jambi.

“Pemerintah akan mengajukan surat ke Kemendagri untuk meninjau ulang, kasihan warga karena tanah leluhur statusnya masuk ke Sumsel,” kata Gubernur, Senin (23/6/2025) kemarin.

Tinjau Ulang Batas Jambi-Sumsel Gubernur Jambi Akan Surati Mendagri

Menurutnya, secara wilayah tidak ada masalah karena masih bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun pemerintah provinsi ingin kejelasan dan memudahkan proses pembangunan.

“Untuk itu, perlu peninjauan ulang dari pemerintah pusat,” katanya.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Lutfiah mengatakan, pada dasarnya Gubernur Jambi dan Sumsel telah membuka ruang komunikasi soal tersebut.

Hanya saja, belum menemukan waktu yang tepat membahas persoalan itu. Dari tahun 2023 persoalan batas antara Kabupaten Muaro Jambi dan Musi Banyuasin sudah di ajukan.

Namun karena saat itu akan di laksanakan Pilkada serentak, maka pemerintah pusat membuat Moratorium di tahun 2024, akibatnya proses kejelasan tapal batas ikut tertunda.

Secara historis sesuai dengan batas patok yang ada sejak tahun 1958, kawasan itu masuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi (dulu Batang Hari).

Batas wilayah kedua provinsi sesuai titik koordinat di pisahkan oleh keberadaan Sungai Medak.

Saat ini, Jambi memiliki fasilitas umum berupa satu unit sekolah dan satu Puskesmas sekarang masuk dalam sengketa wilayah.

“Tahun ini kita dorong percepatan penyelesaian tapal batas, karena ada Lima Ratus Kepala Keluarga butuh kepastian,” tandasnya.(Gra)