Wakil Ketua DPR Sufmi Desak APH Ungkap Soal Keracunan Siswa Penerima MBG

SIGNALBERITA.COM – Keracunan siswa dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Bahkan Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengungkap apakah kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi akibat kelalaian atau justru ada unsur kesengajaan.

Desakan itu di sampaikan Dasco menyusul maraknya laporan keracunan siswa di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa insiden ini mencoreng tujuan mulia program MBG yang di rancang pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah.

“DPR memberi kesempatan bagi penyelenggara MBG, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), untuk melakukan evaluasi internal. Namun aparat penegak hukum juga harus turun mengusut tuntas agar jelas apakah ini murni kelalaian atau ada pihak tertentu yang sengaja,” ujar Dasco di kutip dari Suara.com.

Data lapangan menunjukkan pengawasan dan standar higienis program MBG masih sangat lemah. Dari sekitar 8.000 dapur yang terlibat, hanya 34 dapur yang memiliki sertifikat higienis.

Kondisi ini di sorot langsung Dasco saat meninjau kasus keracunan di Bandung Barat, di mana ratusan siswa sempat dirawat akibat makanan yang terkontaminasi. Hal serupa juga terjadi di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat, memunculkan kekhawatiran soal standar kualitas pangan MBG di seluruh Indonesia.

Komisi IX DPR sebelumnya juga menegaskan pentingnya audit keamanan pangan MBG, termasuk memastikan kualitas bahan baku, kebersihan dapur, serta pengawasan distribusi makanan. “Kalau tidak segera di perbaiki, program ini yang seharusnya membawa manfaat justru bisa menjadi ancaman bagi kesehatan anak-anak kita,” kata Dasco.

DPR berjanji akan terus mengawal proses perbaikan MBG. Aparat penegak hukum pun di dorong segera menetapkan langkah hukum yang jelas untuk memberi kepastian publik, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan pemerintah ini.***