SUNGAIPENUH, Signalberita.com – Pemerintah Kota Sungai Penuh menerima sejumlah masukan pembangunan dari tokoh adat dan masyarakat Dusun Baru serta Dusun Empih. Aspirasi itu disampaikan saat Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H., menggelar pertemuan di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (28/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas kebutuhan masyarakat mulai dari fasilitas umum, infrastruktur jalan, penataan kawasan, hingga pengembangan ekonomi dan pelestarian budaya.
Para tokoh masyarakat mengusulkan pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Kantor Luhah Dusun Baru. Mereka juga menyampaikan kebutuhan pembangunan trotoar serta penataan Taman Tanah Mendapo.
Usulan lain mencakup pembangunan Palang Loket Ayu dan peningkatan Jalan Lorong SMP Negeri 8. Masyarakat turut mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap pengembangan sektor pertanian serta menjaga keberlangsungan adat dan budaya setempat.
Dalam pertemuan tersebut hadir Depati Bertigo Permanti Bertigo dan Mangku Depati, Ninik Mamak Singarapi Dusun Empih, serta Orang Tua Lima dan Datuk Singarapi Putih Sungai Penuh.
Alfin mengatakan setiap aspirasi akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan.
“Insyaallah, usulan-usulan yang telah disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah. Sebagian besar akan kita prioritaskan dalam program pembangunan tahun 2027,” kata Alfin.
Ia menjelaskan pemerintah perlu menyesuaikan pelaksanaan setiap program dengan tingkat kebutuhan serta kemampuan anggaran daerah.
Untuk peningkatan Jalan Lorong SMP Negeri 8, Alfin menyebut pemerintah menargetkan pekerjaan tersebut berlangsung pada 2026.
“Untuk peningkatan Jalan Lorong SMP Negeri 8, insyaallah akan kita realisasikan tahun ini,” ujarnya.
Alfin juga menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat. Masukan dari masyarakat, menurut dia, menjadi bagian dari proses pemerintah dalam menentukan arah pembangunan di setiap wilayah.
Pemkot Sungai Penuh selanjutnya akan menyesuaikan berbagai usulan tersebut dengan prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran daerah. (Lan)
