Muaratebo – Sebanyak 15 sertifikat tanah milik warga Desa Puntikalo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tebo, ternyata masuk dalam kawasan aset milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).
Data ini baru terungkap dalam rapat koordinasi di Aula Kantor Bupati Tebo, Jumat (7/11), saat BPN Tebo menampilkan peta aset TNI dan wilayah yang terdampak.
Rapat tersebut di pimpin oleh Asisten III Setda Tebo Himawan Susanto, di dampingi Ketua Tim Inventarisasi Konflik Pertanahan Sugiarto. Turut hadir Komandan Brigade Infanteri 035/BN Siginjai Kolonel Inf Sutaji, Dandim 0416/Bute Letkol Inf Dedy Pungky, Danyon 844/Kesatria Batanghari Letkol Inf Viko, Kepala Desa Puntikalo Fahrizal, serta perwakilan warga.
Ketua Tim Inventarisasi Konflik Pertanahan, Sugiarto, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran aplikasi peta BPN, terdapat sekitar 15 sertifikat warga yang tumpang tindih dengan aset TNI. Namun, pihaknya belum dapat memastikan detail pemilik masing-masing sertifikat tersebut.
“Ada sekitar 15 sertifikat yang masuk ke dalam peta aset TNI. Kami belum bisa membaca per sertifikat karena warga baru menyerahkan fotokopi berkas usai rapat,” ujar Sugiarto.
Sementara itu, Dandim 0416/Bute Letkol Inf Dedy Pungky mengatakan pihaknya akan melaporkan temuan ini kepada Kementerian Pertahanan.
Ia juga meminta BPN Tebo untuk melakukan validasi dan penelusuran lebih lanjut terhadap sertifikat yang dimaksud.
Menurutnya, data aset TNI sebelumnya sudah di dasarkan pada dokumen penyerahan dari KNIL kepada Pemerintah Republik Indonesia, namun kemungkinan terjadi ketidaksinkronan data di lapangan.
“Kita perlu mencari solusi bersama agar pembangunan di wilayah ini tetap dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Kepala Desa Puntikalo, Fahrizal, membenarkan adanya 15 sertifikat warga yang kini teridentifikasi berada dalam kawasan aset TNI AD.
Ia menambahkan, pemerintah desa bersama pihak terkait akan melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan titik lokasi yang di maksud.
“Kami akan cek langsung ke lokasi untuk memastikan posisi lahan dan sertifikat warga,” ujarnya (*)
