SUMATERABARAT, SIGNALBERITA.COM — Pemerintah pusat mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dengan meresmikan 273 unit hunian sementara (huntara) yang siap ditempati warga terdampak. Peresmian berlangsung serentak di empat kabupaten pada Sabtu, 24 Januari 2026.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memusatkan kegiatan di kawasan Huntara Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Pemerintah daerah di Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan mengikuti peresmian secara daring.
Pemerintah menempatkan pembangunan huntara sebagai fase transisi dari masa tanggap darurat menuju pemulihan. Data BNPB mencatat bencana alam di Sumatera Barat merusak 4.742 rumah warga, sehingga kebutuhan tempat tinggal sementara menjadi prioritas.
Sebanyak 273 unit huntara telah dibangun dan didistribusikan ke empat kabupaten terdampak. Dalam peresmian tersebut, pemerintah menyerahkan kunci hunian secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat. Pemerintah memastikan seluruh unit dapat segera ditempati.
Selain pembangunan fisik, pemerintah mempercepat penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH). Hingga kini, pemerintah mengusulkan 2.279 kepala keluarga sebagai calon penerima bantuan. Dari jumlah itu, 1.867 rekening telah siap dan bantuan telah disalurkan kepada 1.393 kepala keluarga.
Kepala BNPB Suharyanto menegaskan huntara menjadi prioritas utama pada masa transisi pemulihan. Menurut dia, hunian sementara memberi kepastian tempat tinggal sekaligus rasa aman bagi warga sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar pemulihan berjalan berkelanjutan. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memastikan keakuratan data penerima bantuan agar penyaluran berjalan cepat dan tepat sasaran.
BNPB bersama kementerian terkait terus melakukan pendampingan dan pemantauan di lapangan untuk memastikan pembangunan huntara dan distribusi bantuan berjalan sesuai target. Pemerintah berharap langkah ini menjadi fondasi pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Sumatera Barat pascabencana.(Tim)
