TEBO, SIGNALBERITA.COM — Hingga Jumat, 9 Januari 2026, panitia seleksi belum mengumumkan tiga besar calon pengisi lima jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo. Padahal, hasil seleksi terbuka jabatan tersebut di jadwalkan rampung sejak akhir 2025.
Sebelumnya, pengumuman tiga besar JPTP di rencanakan pada 31 Desember 2025. Namun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kabupaten Tebo selaku sekretariat panitia seleksi menjadwalkan ulang pengumuman pada 8 Januari 2026. Jadwal tersebut kembali tak terpenuhi tanpa penjelasan resmi kepada publik.
Molornya pengumuman ini mendapat sorotan dari aktivis dan praktisi hukum, M. Azri. Ia menilai, proses penetapan pejabat pimpinan tinggi seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan kompetensi, tetapi juga pada komitmen integritas.
Menurut Azri, setiap pejabat yang di nyatakan lulus seleksi terbuka dan berpeluang menduduki jabatan kepala dinas perlu menyatakan komitmen antikorupsi secara tegas dan tertulis. Bentuk komitmen tersebut, kata dia, dapat di tuangkan dalam surat pernyataan nol korupsi.
“Pejabat yang akan menduduki jabatan strategis semestinya dibarengi dengan komitmen integritas. Salah satunya melalui pernyataan tertulis sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum,” kata Azri.
Ia berharap proses penetapan JPTP di lingkungan Pemkab Tebo di lakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan kecurigaan publik serta memperkuat kepercayaan terhadap birokrasi daerah.(Tim)
