JAMBI, SIGNALBERITA.COM — Legislator Provinsi Jambi mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan serta penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Jambi. Desakan itu muncul menyusul longsor tambang emas ilegal di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, yang menewaskan delapan pekerja.
Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fatta mengatakan, praktik PETI terus berulang dan kerap memakan korban jiwa. Ia meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum meningkatkan intensitas pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Masalah PETI ini selalu menimbulkan korban. Pemerintah daerah harus lebih serius melakukan penertiban dan pengawasan bersama aparat,” kata Hafiz, Kamis.
Menurut Hafiz, penanganan tambang ilegal tidak bisa dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum. Pemerintah dan masyarakat harus terlibat aktif, terutama dalam membangun kesadaran tentang bahaya dan dampak PETI.
Ia menilai aktivitas tambang ilegal hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara kerugian lingkungan dan sosial ditanggung masyarakat luas. Karena itu, Hafiz menegaskan seluruh kegiatan pertambangan harus berjalan sesuai aturan dan standar keselamatan.
“Kegiatan pertambangan sumber daya alam harus patuh aturan dan mengutamakan keselamatan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris menyoroti tingginya risiko tambang emas ilegal dengan sistem “lobang jarum”. Menurut dia, metode penggalian tersebut sangat rawan longsor, terutama saat curah hujan meningkat.
Al Haris menyebut pemerintah daerah telah berulang kali melarang praktik tersebut dan mengimbau masyarakat beralih ke cara tradisional seperti mendulang di sungai. Namun, dorongan ekonomi membuat sebagian warga tetap memilih penggalian lubang demi hasil lebih besar.
“Kami sudah melarang. Mendulang di sungai masih memungkinkan. Masalahnya, mereka mengejar hasil lebih besar dengan risiko tinggi,” kata Al Haris.(Tim)
