JAKARTA-Pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 sebesar Rp67 triliun, dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Langkah penghematan itu di lakukan di tengah realisasi anggaran MBG yang telah mencapai Rp75 triliun hingga akhir April 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemangkasan anggaran merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar program berjalan lebih efisien tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat. Menurut dia, pemerintah tengah menyusun pola penghematan supaya pelaksanaan MBG tetap efektif dan tepat sasaran.
“Yang penting tetap memberi makan murid-murid sekolah,” kata Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di Jakarta Pusat, Selasa, 19 Mei 2026.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi anggaran MBG hingga 30 April 2026 telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagian besar penerima berasal dari kalangan siswa sekolah sebanyak 48,8 juta orang, sedangkan penerima nonsiswa mencapai 13,2 juta orang.
Pendorong Lonjakan Belanja Negara
Program unggulan pemerintah itu juga menjadi salah satu faktor pendorong lonjakan belanja negara pada awal tahun. Hingga April 2026, belanja negara tercatat mencapai Rp1.082,8 triliun atau tumbuh 34,3 persen di banding periode yang sama tahun lalu. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp826 triliun, naik 51,1 persen secara tahunan.
Kementerian Keuangan menyebut kenaikan belanja di pengaruhi pelaksanaan MBG, penyaluran bantuan sosial, hingga pembayaran tunjangan hari raya aparatur sipil negara. Di sisi lain, pendapatan negara hingga April mencapai Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen, sementara defisit APBN tercatat Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sorotan terhadap arah fiskal pemerintah juga menguat menjelang pidato Presiden Prabowo di rapat paripurna DPR RI, Rabu, 20 Mei 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kepala negara di jadwalkan menyampaikan langsung pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan.
Purbaya mengatakan Presiden turun langsung menyampaikan pidato karena dokumen tersebut memuat berbagai program prioritas pemerintah. Ia menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan penyampaian KEM-PPKF di lakukan oleh Menteri Keuangan.
“Ini sejarah pertama Presiden menyampaikan langsung pidato KEM-PPKF,” ujar Purbaya.
Agenda ekonomi pemerintah itu turut menjadi perhatian pasar di tengah rumor pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis. Isu tersebut mencuat setelah beredar kabar pemerintah akan mengatur ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), hingga mineral logam melalui lembaga khusus negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta publik menunggu penjelasan resmi pemerintah dalam sidang DPR. Sentimen rumor tersebut sempat menekan pasar saham dan membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 3,46 persen pada perdagangan Selasa.(*)
