TOKYO-Tokyo mulai mematangkan skenario keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) dalam menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz di tengah berlanjutnya ketegangan kawasan Timur Tengah. Namun, pemerintah Jepang menegaskan bahwa setiap langkah pengerahan pasukan hanya akan dilakukan setelah kondisi keamanan dinilai memungkinkan.
Sejumlah sumber pemerintah menyebutkan Tokyo memprioritaskan operasi pembersihan ranjau sebagai bentuk kontribusi yang paling realistis apabila konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mereda melalui kesepakatan gencatan senjata.
Pemerintah Jepang menetapkan sejumlah prasyarat sebelum mengirim personel SDF ke kawasan tersebut. Selain tercapainya gencatan senjata antara Washington dan Teheran, Tokyo juga menginginkan adanya jalur komunikasi yang jelas dengan Iran serta penurunan tingkat ancaman terhadap keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Selat Hormuz memiliki peran strategis sebagai salah satu jalur utama distribusi energi dunia. Gangguan terhadap lalu lintas kapal di kawasan itu meningkatkan kekhawatiran negara-negara pengimpor energi, termasuk Jepang yang sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri.
Sikap Jepang tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi dalam forum virtual para menteri pertahanan yang dipimpin Inggris dan Prancis pada pertengahan Mei. Pertemuan itu membahas kemungkinan pembentukan operasi multinasional untuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Dalam forum tersebut, Koizumi menekankan bahwa operasi internasional hanya akan memperoleh dukungan luas apabila dilaksanakan dalam kondisi yang aman, memiliki dasar hukum yang kuat, serta didukung komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak terkait, termasuk Iran dan Amerika Serikat.
Di bawah konstitusi pasifis yang dianut sejak Perang Dunia II, Jepang membatasi penggunaan kekuatan militer hanya untuk kepentingan pertahanan diri. Karena itu, setiap operasi luar negeri harus memenuhi ketentuan hukum yang ketat dan memperoleh legitimasi politik yang kuat.
Meski memiliki keterbatasan tersebut, SDF telah memiliki pengalaman dalam berbagai operasi internasional, termasuk misi penjaga perdamaian dan pemberantasan pembajakan di perairan internasional.
Rencana operasi multinasional yang tengah dibahas mencakup pembagian area pengamanan di Selat Hormuz kepada sejumlah negara peserta. Namun, sejumlah pejabat Jepang menilai koordinasi lapangan berpotensi menjadi tantangan karena perlindungan yang diberikan SDF hanya dapat diterapkan terhadap kapal yang memiliki hubungan langsung dengan Jepang sesuai ketentuan hukum nasional.
Pemerintah Jepang juga berupaya memastikan bahwa setiap pengerahan pasukan tidak menimbulkan persepsi negatif dari Iran. Tokyo menilai pendekatan diplomatik dan transparansi komunikasi menjadi faktor penting agar kehadiran SDF dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan pelayaran internasional, bukan tindakan yang bersifat konfrontatif.(*)
