JAKARTA, Signalberita.com – Masyarakat yang berencana mengajukan pinjaman online perlu memastikan layanan yang di gunakan telah mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah tersebut penting untuk menghindari risiko menggunakan pinjaman online ilegal yang berpotensi merugikan nasabah.
Hingga 24 April 2026, OJK mencatat sebanyak 94 penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending masih beroperasi secara legal di Indonesia. Seluruh perusahaan tersebut telah memperoleh izin dan berada di bawah pengawasan OJK.
Pinjaman online ilegal masih menjadi ancaman karena kerap menerapkan bunga yang tidak transparan, menyalahgunakan data pribadi pengguna, hingga melakukan penagihan yang tidak sesuai ketentuan.
Beberapa platform pinjaman online yang telah mengantongi izin OJK antara lain Danamas, Amartha, Dompet Kilat, Modalku, Kredit Pintar, Akseleran, Ammana, KoinP2P, Indodana, JULO, Easycash, FinPlus, Dana Syariah, Pintek, Danacita, KrediFazz, KreditOK, Aktivaku, Findaya, Asetku, serta puluhan platform legal lainnya.
Sebelum mengajukan pinjaman, masyarakat juga dapat memeriksa status legalitas perusahaan melalui kanal resmi OJK.
Cara paling mudah yaitu dengan mengakses situs resmi OJK, menghubungi layanan konsumen di nomor 157, atau mengirim pesan ke WhatsApp resmi OJK di 081-157-157-157.
Untuk pengecekan melalui WhatsApp, pengguna cukup menyimpan nomor resmi OJK, kemudian membuka percakapan dan mengetik “Menu”. Selanjutnya pilih menu “Cek Legalitas”, lalu masukkan nama perusahaan atau aplikasi pinjaman online yang ingin diperiksa. Sistem akan memberikan balasan otomatis mengenai status legalitas perusahaan tersebut.
OJK mengimbau masyarakat agar selalu memverifikasi legalitas penyedia layanan pinjaman online sebelum mengajukan pembiayaan. Dengan menggunakan platform yang telah terdaftar dan di awasi, masyarakat dapat meminimalkan risiko penipuan, penyalahgunaan data pribadi, maupun praktik penagihan yang melanggar aturan.(*)
