JAMBI, Signalberita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan Sidak sejumlah aset milik Pemerintah Kota Jambi, Selasa (28/7/2026). Kedatangan para anggota DPRD ini untuk memastikan aset daerah di kelola secara optimal sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Empat lokasi menjadi sasaran kunjungan, yakni Sport Hall, Pasar Mayang, kawasan Pasir Putih, serta Pasar Malioboro dan Istana Anak-Anak. DPRD tidak hanya melihat kondisi fisik aset, tetapi juga mengevaluasi tingkat pemanfaatannya agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi daerah.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengatakan masih banyak aset pemerintah yang belum dimaksimalkan pengelolaannya. Menurutnya, aset daerah harus mampu menjadi sumber pendapatan, bukan sekadar menjadi beban pemeliharaan.
“Tujuan kami memastikan seluruh aset pemerintah memiliki nilai manfaat dan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Jambi,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan, Sport Hall dinilai menunjukkan perkembangan positif. Dalam waktu dekat, fasilitas tersebut akan dikelola pihak swasta sebagai pusat kegiatan UMKM. Kerja sama itu diperkirakan menghasilkan pendapatan sekitar Rp1,6 miliar selama lima tahun atau lebih dari Rp400 juta per tahun bagi daerah.
Namun, DPRD juga menemukan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Salah satunya adalah aset pemerintah seluas sekitar 2,1 hektare di kawasan dekat Bandara Sultan Thaha yang diduga mengalami tumpang tindih kepemilikan.
Kemas menegaskan persoalan tersebut harus segera dituntaskan agar aset milik pemerintah tidak berpindah tangan akibat masalah administrasi maupun sengketa kepemilikan.
“Kami mendorong pemerintah segera mengamankan aset tersebut. Jangan sampai aset daerah hilang karena persoalan administrasi,” tegasnya.
Selain itu, Banggar juga meninjau Pasar Mayang, Pasar Malioboro, dan Istana Anak-Anak. Di sejumlah lokasi tersebut masih ditemukan banyak kios yang belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.
Di kawasan Istana Anak-Anak, misalnya, kios di lantai atas masih banyak yang kosong, sedangkan kios di lantai bawah sebagian besar telah terisi. Saat ini terdapat sekitar 40 kios aktif dengan tarif sewa Rp800 ribu per bulan, yang menghasilkan PAD sekitar Rp32 juta setiap bulan atau hampir Rp300 juta per tahun.
Menurut Kemas, angka tersebut masih berpotensi meningkat apabila seluruh kios dan aset yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh aset pemerintah dikelola secara produktif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Selain bangunan, DPRD juga menyoroti masih adanya aset berupa tanah yang diduga belum tertata dengan baik dalam administrasi pemerintah. Temuan itu akan menjadi bahan pembahasan bersama Pemerintah Kota Jambi. Bahkan, DPRD membuka peluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Aset apabila diperlukan untuk mempercepat pendataan, penataan, dan optimalisasi seluruh aset milik pemerintah.
“Kami ingin seluruh aset pemerintah benar-benar menjadi aset produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan PAD Kota Jambi,” pungkasnya. (Tim)
