JAKARTA, Signalberita.com – Rancangan Undang-Undang CLARITY Act di Amerika Serikat kembali mengalami perubahan signifikan setelah Senat merilis draf gabungan setebal 616 halaman yang mengintegrasikan usulan dari Komite Perbankan dan Komite Pertanian.
Revisi tersebut di nilai menjadi langkah penting dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi industri aset kripto.
Draf terbaru memuat lebih dari 70 halaman tambahan yang mengatur berbagai aspek, mulai dari etika pejabat pemerintah, penegakan hukum, hingga pencegahan tindak pidana pencucian uang. Namun, perhatian terbesar tertuju pada perubahan mekanisme klasifikasi aset digital yang selama ini menjadi salah satu sumber ketidakpastian di industri kripto.
Klasifikasi Baru Aset Kripto
Dalam rancangan terbaru, aset kripto di bagi ke dalam tiga kategori utama. Kelompok pertama adalah digital commodities, yakni aset yang di nilai telah memiliki tingkat desentralisasi tinggi sehingga pengawasannya berada di bawah Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Kategori kedua adalah investment contract assets, yaitu token yang masih di anggap sebagai bagian dari kontrak investasi sehingga tetap berada di bawah pengawasan Securities and Exchange Commission (SEC).
Sementara kategori ketiga mencakup permitted payment stablecoins, yang pengaturannya mengacu pada GENIUS Act dan tidak lagi menjadi bagian langsung dari CLARITY Act.
Selain pembagian kategori tersebut, rancangan undang-undang juga memperkenalkan mekanisme maturity certification. Skema ini memungkinkan suatu token berpindah status dari sekuritas menjadi komoditas digital apabila jaringannya telah berkembang secara mandiri dan tidak lagi bergantung pada pengembang utama.
Bitcoin, XRP dan Altcoin Berpotensi Di untungkan
Perubahan lain yang menjadi sorotan adalah hadirnya ETP grandfather clause. Ketentuan ini memberikan status otomatis sebagai digital commodities kepada aset kripto yang telah menjadi dasar produk exchange-traded product (ETP) sebelum 1 Januari 2026.
Melalui klausul tersebut, sejumlah aset digital utama seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, dan Dogecoin berpotensi memperoleh kepastian hukum tanpa harus melalui proses sertifikasi tambahan. Status tersebut juga akan di tetapkan berdasarkan undang-undang, bukan semata bergantung pada kebijakan regulator.
Di sisi lain, rancangan ini tetap mempertahankan Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA) yang memberikan perlindungan hukum bagi pengembang perangkat lunak blockchain non-kustodian. Dengan ketentuan tersebut, pengembang aplikasi open source, validator, maupun operator node tidak di wajibkan mendaftar sebagai penyedia layanan keuangan selama tidak mengendalikan aset milik pengguna.
Peluang Pengesahan Masih Menunggu
Meski substansi regulasi semakin lengkap, peluang pengesahan CLARITY Act dalam waktu dekat di nilai masih terbatas. Hingga menjelang masa reses Senat Amerika Serikat pada 8 Agustus, belum ada agenda pemungutan suara terhadap rancangan tersebut.
Akibatnya, pembahasan di perkirakan baru akan kembali di lanjutkan pada sesi September. Penundaan itu turut memengaruhi ekspektasi pelaku pasar terhadap kemungkinan CLARITY Act di sahkan menjadi undang-undang pada tahun 2026.
Apabila nantinya di setujui, CLARITY Act di pandang dapat menjadi salah satu regulasi paling penting bagi industri aset digital di Amerika Serikat karena memberikan kepastian mengenai pembagian kewenangan antara SEC dan CFTC, sekaligus memperjelas status hukum berbagai aset kripto yang selama ini menjadi perdebatan.(*)
