Signalberita.com – Senat Amerika Serikat gagal memajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kripto CLARITY Act dalam pemungutan suara pada Selasa (15/9/2026). RUU tersebut hanya memperoleh 50 suara mendukung dan 49 suara menolak—masih di bawah batas ambang 60 suara yang di butuhkan untuk melanjutkan proses legislasi.
Hasil voting ini menjadi pukulan telak bagi industri aset digital AS. Padahal, CLARITY Act di rancang untuk memberikan kerangka regulasi resmi demi menghadirkan kepastian hukum bagi para pelaku industri kripto.
Peta Suara di Senat
Kegagalan ini di picu oleh penolakan dari seluruh senator Partai Demokrat serta empat senator dari Partai Republik, yaitu Jerry Moran, Susan Collins, Josh Hawley, dan Thom Tillis. Melansir laporan Reuters, Senator Thom Tillis sempat mengubah suaranya menjadi menolak sebagai langkah prosedural agar RUU ini dapat di ajukan kembali di kemudian hari.
Sebelumnya pada Minggu malam, Senat Republik sempat merilis draf pembaruan RUU sebagai upaya terakhir meredam kekhawatiran dari industri perbankan dan kubu Demokrat. Namun, revisi tersebut belum mampu menggalang dukungan yang cukup untuk memenuhi syarat 60 suara.
Pasar Kripto Langsung Anjlok
Kabar penolakan ini di respons negatif oleh pasar. Harga Bitcoin merosot lebih dari 5 persen saat voting berlangsung—menjadi salah satu koreksi harian terbesar sejak Juni 2026. Tekanan serupa menimpa pasar saham, di mana saham Coinbase dan penerbit stablecoin Circle sempat merosot hingga 10 persen.
Masa Depan Regulasi Kripto AS
Dengan Kongres AS yang akan segera memasuki masa reses menjelang pemilihan paruh waktu (midterm elections) pada November mendatang, pembahasan lanjutan atas CLARITY Act di pastikan bakal tertunda tanpa kepastian waktu.
Tanpa adanya undang-undang baru, pengawasan aset digital di AS tetap berada di tangan lembaga regulator seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menggunakan wewenang yang ada. Kendati demikian, aturan tingkat regulator di nilai rentan berubah jika terjadi pergantian rezim pemerintahan atau muncul gugatan hukum.
CEO Coinbase, Brian Armstrong, mengungkapkan rasa kecewanya atas hasil voting tersebut. Meski begitu, ia menilai SEC dan CFTC sebenarnya sudah memiliki perangkat yang cukup untuk memberikan kejelasan aturan berdasarkan wewenang yang mereka miliki saat ini.(*)
