JAKARTA, Signalberita.com – Pemerintah kembali menyiapkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk membantu menjaga daya beli dan kondisi ekonomi para pekerja di Indonesia.
Melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja agar bisa mendapatkan bantuan tersebut. Program ini menyasar kelompok pekerja yang memenuhi kriteria, terutama dari sisi status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan batas penghasilan.
Besaran BSU 2026 ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap pekerja yang dinyatakan memenuhi syarat berhak memperoleh bantuan total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan harus dilakukan secara tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar diterima pekerja yang membutuhkan.
Besaran Bantuan BSU 2026
Pemerintah menetapkan skema bantuan dengan rincian sebagai berikut:
- Bantuan per bulan sebesar Rp300.000.
- Masa pemberian bantuan selama tiga bulan.
- Total bantuan mencapai Rp900.000.
- Pembayaran dilakukan sekaligus, bukan setiap bulan.
Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan kemampuan belanja masyarakat, khususnya pekerja yang memenuhi persyaratan penerima bantuan.
Ini Kriteria Penerima BSU 2026
Tidak semua pekerja dapat memperoleh Bantuan Subsidi Upah. Pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi calon penerima.
Berdasarkan ketentuan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat beberapa persyaratan utama.
Berikut kriteria pekerja yang berhak menerima BSU 2026:
- Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Memiliki penghasilan sesuai ketentuan, yakni maksimal Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum daerah yang berlaku.
- Bukan ASN, anggota TNI, maupun Polri aktif.
Selain persyaratan tersebut, pemerintah memberikan prioritas kepada pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU dilakukan.
Ketentuan Batas Gaji Penerima BSU
Salah satu hal penting yang menentukan kelayakan penerima BSU 2026 adalah besaran upah yang diterima pekerja.
Secara umum, batas penghasilan yang ditetapkan pemerintah adalah Rp3,5 juta per bulan. Namun, terdapat penyesuaian bagi pekerja yang tinggal di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari angka tersebut.
Dalam kondisi tersebut, batas maksimal penghasilan penerima bantuan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki ketentuan UMK, pemerintah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai dasar penentuan batas penghasilan.
Perlu diketahui, penghitungan upah tidak hanya berdasarkan pengakuan pekerja. Pemerintah menggunakan data upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Karena itu, kesesuaian data penghasilan yang tercatat dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor penting dalam proses penentuan penerima bantuan.
Apakah Penerima PKH Bisa Mendapatkan BSU?
Status penerimaan bantuan sosial lainnya juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan sasaran BSU 2026.
Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU termasuk kelompok yang diprioritaskan.
Meski demikian, pekerja tetap harus memenuhi persyaratan lainnya, seperti terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki penghasilan sesuai batas yang ditentukan.
Cara Mendapatkan Informasi Resmi BSU 2026
Pekerja yang ingin memastikan persyaratan dan informasi mengenai program BSU dapat memanfaatkan saluran resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Pemerintah menyediakan beberapa kanal informasi yang bisa digunakan masyarakat, yaitu:
- Website resmi BSU Kemnaker: https://bsu.kemnaker.go.id
- Pusat layanan Kementerian Ketenagakerjaan: 1500-630.
Masyarakat diimbau menggunakan saluran resmi pemerintah agar mendapatkan informasi yang benar dan terhindar dari informasi palsu terkait bantuan subsidi upah.
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp11,97 Triliun
Untuk mendukung pelaksanaan program BSU 2026, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai Rp11,97 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk sekitar 13,30 juta pekerja yang menjadi sasaran penerima bantuan.
Seluruh pembiayaan program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan APBN. Sekitar 70 persen pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui program BSU, pemerintah berharap bantuan tersebut dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian.
