TEBO, SB – Koperasi Tujuan Murni (KTM) Mitra Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Tebo Indah (TI) Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jumat (29/8/2025) secara resmi menyampaikan surat kepada DPRD Kabupaten Tebo.
Surat tersebut berisi permintaan agar dewan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT TI dan pihak-pihak terkait. Langkah ini menjadi tindak lanjut dari hasil musyawarah anggota koperasi yang sebelumnya menyuarakan kekecewaan terhadap hasil dari pola kemitraan yang selama ini di jalankan.
Permohonan tersebut di tujukan langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko (KM). Menurut keterangan pengurus koperasi, mayoritas anggota merasa bahwa kerja sama dengan PT Tebo Indah tidak memberikan keuntungan yang adil bagi petani. Mereka menilai perusahaan hanya berfokus pada panen, sementara aspek perawatan dan produktivitas kebun sering di abaikan, sehingga berdampak pada kesejahteraan anggota.
Dalam surat itu, pengurus koperasi merinci beberapa poin keberatan. Di antaranya banyaknya lahan masyarakat dalam area HGU PT Tebo Indah yang tidak di garap atau di biarkan terbengkalai. Selain itu, koperasi menyoroti addendum perjanjian yang di buat perusahaan namun tidak pernah di sosialisasikan kepada anggota. Hal ini di anggap merugikan petani yang seharusnya mendapat kepastian hukum dan keadilan dalam perjanjian.
Ketua Koperasi Tujuan Murni, Sulaiman, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak investasi perusahaan. Namun, ia menuntut agar hak-hak petani lebih di perhatikan.
“Kami hanya ingin keadilan. Jangan sampai petani terus-menerus menjadi pihak yang di rugikan dalam kemitraan. RDP dengan DPRD menjadi jalan untuk memperjuangkan suara kami secara resmi,” ujarnya, pada Jum’at 29 Agustus 2025.
Senada Wakil Ketua Koperasi Tujuan Murni, Hafizan Romy Faisal mengatakan harus ada pengkajian dan evaluasi kembali terhadap surat perjanjian kerjasama antara koperasi Tujuan Murni dgn. PT Tebo Indah dengan melihat kepada fakta dan realita yg terjadi dari proses pembangunan hingga saat ini kebun sudah menghasilkan, apakah sudah sesuai, Timpal Romy
” Karna MoU yang jadi pedoman kerja kemitraan, jadi perlu di bedah dan dikaji kembali, kita hidup di negara yang beradap, ada Pancasila yang jadi pedoman berpikir kita, itu lah jadi landasan berpikir, ” Timpalnya
Di sisi lain, sejumlah anggota koperasi juga mendesak DPRD untuk benar-benar memanggil pihak perusahaan. Mereka khawatir persoalan ini akan kembali tenggelam tanpa penyelesaian konkret, seperti yang kerap terjadi pada aduan-aduan sebelumnya.
Menurut mereka, kehadiran DPRD sebagai lembaga pengawasan sangat menentukan arah penyelesaian konflik agraria dan kemitraan ini.
Sementara itu, hingga berita ini di turunkan, pihak PT Tebo Indah belum memberikan tanggapan resmi atas surat permohonan RDP tersebut. Media ini masih berupaya menghubungi manajemen perusahaan untuk mendapatkan konfirmasi. Masyarakat menunggu apakah perusahaan akan membuka ruang dialog dan memperbaiki pola kemitraan yang ada.
DPRD Kabupaten Tebo sendiri di harapkan segera merespons surat tersebut. Jika RDP terlaksana, pertemuan ini akan menjadi forum penting untuk mempertemukan langsung keluhan koperasi dan tanggapan perusahaan. Publik menaruh harapan besar agar proses ini menghasilkan solusi yang berpihak pada keadilan dan peningkatan kesejahteraan petani. (*)
