KERINCI, SB – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) makin solid dan rapatkan barisan memenangkan Pasangan Calon H Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kerinci pada 27 November 2024 mendatang.
Keseriusan Partai PDI Perjuangan untuk memenangkan HTK-EZI ini terlihat pada Sabtu (21/09/2024), dengan turun langsung Pengurus DPP PDI Perjuangan yang monitoring persiapan Pilkada ke Posko utama HTK-EZI di desa Debai.
Calon Bupati Kerinci H Tafyani Kasim, dalam sambutannya menyampaikan bahwa HTK-EZI didukung oleh Tujuh Partai Politik untuk maju di Pilkada Kerinci, yakni PDIP, Demokrat, PKB Hanura, Perindo, Gelora dan Partai Buruh.
“Selamat datang di Kerinci pak, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari pengurus DPP PDIP ke Posko induk di Kerinci, Insya Allah dengan kedatangan bapak dari DPP bisa memberikan semangat lagi bagi tim termasuk Kader PDIP memenangkan HTK-EZI di Pilkada pada 27 November nanti,”ungkapnya.
Diri optimis dengan solidnya dukungan dari seluruh partai pengusung dan Pendukung, HTK-EZI bisa menang di Pilkada Kerinci tahun 2024. “Kita yakin dan Optimis dengan dukungan dari PDIP dan partai lainnya kita bisa menang,”ucapnya.
Tim Monitoring Pilkada DPP PDIP Prof Hendrawan Supratikno, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya diutus dari DPP untuk melakukan evaluasi untuk Calon Kepala Daerah di kabupaten Kerinci yakni H Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan.
“Evaluasi ini ada Tiga tahap, persiapan ini harus kita lakukan, kita melakukan konsolidasi dari beberapa tim dari pak HTK-EZI supaya bisa Menang. Kita juga akan mengawal proses hasil Pilkada nantinya tidak hanya sebelum tapi juga sesudah Pilkada,”jelasnya.
Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa sesuai dengan instruksi DPP, Kader PDIP harus tegak lurus dalam memenangkan Calon Kepala Daerah yang diusung dalam Pilkada Kerinci tahun 2024.
“Kalau ada kader yang membelot bukan kader militan namanya, tapi karbitan, kita kan harus tegak lurus. Jadi kalau ada yang membelot ya ada resiko sanksi kader, karena peraturan organisasi itu jelas diatur, paling keras bisa sanksi pemecatan dan PAW bagi anggota Dewan,”tegasnya.(*)
