MERANGIN, SIGNALBERITA.COM — Polemik pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Nalo Tantan, kabupaten Merangin, mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merangin.
Bahkan, pada Sabtu (25/10/2025), Wakil Ketua DPRD Merangin Herman Effendy turun langsung ke lokasi dapur yang di kelola Elviana, anggota DPD RI asal Jambi, di kawasan Perumahan Subsidi Zahdan.
Sidak tersebut juga di ikuti Ketua Komisi II DPRD Merangin Muhammad Yani. Keduanya mengaku terkejut melihat kondisi dapur yang di sebut-sebut menjadi bagian dari program nasional MBG itu.
“Kami datang karena ingin melihat langsung kondisi dapur sehat ini setelah ramai di perbincangkan di media sosial. Setelah kami lihat, sungguh-sungguh sangat tidak layak,” ujar Fendi, politisi Golkar itu.
Menurut Fendi, temuan di lapangan menunjukkan banyak aspek yang tak memenuhi standar kelayakan. Mulai dari sistem pembuangan air, kondisi lingkungan sekitar, hingga sumber air bersih yang di nilai jauh dari kata layak.
“Air di sekitar dapur itu berwarna coklat pekat. Padahal air adalah komponen utama dalam aktivitas dapur. Ini berisiko bagi kesehatan,” tegasnya.
Ia menilai pembangunan dapur di kawasan perumahan subsidi itu terkesan dipaksakan. Terlebih, adanya perbedaan informasi soal status lahan yang semula disebut dibeli namun kemudian di klarifikasi sebagai sewa.
“Secara spontan kita lihat memang sangat di paksakan. Apalagi dengan klaim awal membeli lalu berubah menjadi sewa, ini semakin membingungkan. Dapur untuk program anak-anak sehat seharusnya tidak seperti ini,” tambahnya.
Fendi mendesak pemerintah dan pihak BGN (Badan Gizi Nasional) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menekankan pentingnya peninjauan ulang terhadap tata ruang, kesehatan, dan kelayakan lokasi.
“Kalau tempatnya saja tidak layak, bagaimana hasilnya? Ini dapur untuk anak-anak, bukan proyek asal jadi,” ujarnya menutup pernyataan.
Sidak tersebut menambah daftar panjang kritik terhadap proyek MBG di Merangin. Sebelumnya, Wakil Bupati Merangin sempat membantah adanya “klaim kelayakan” dari pengelola, namun polemik di lapangan menunjukkan sebaliknya.(Tim)
