SIGNALBERITA.COM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara. Ajakan ini sejalan dengan target pemerintah menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan politik pada 2028.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat menanggapi usulan anggota DPR, Deddy Sitorus. Ia menegaskan, ke depan seluruh lembaga negara—baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif—akan dipusatkan di IKN.
“Ke depan kita sama-sama berkantor di IKN,” ujar Gibran.
Namun, Deddy mengingatkan bahwa pemindahan DPR tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurut dia, efektivitas kerja parlemen sangat bergantung pada kehadiran kementerian dan lembaga mitra.
Ia mencontohkan, setiap komisi di DPR membutuhkan koordinasi intensif dengan pihak eksekutif dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Tanpa kehadiran mitra kerja, aktivitas DPR dinilai tidak akan optimal.
“Kalau DPR ke sana, mitra kerjanya juga harus ada. Kalau tidak, mau bekerja apa di sana?” kata Deddy.
Selain itu, ia juga menyoroti kesiapan infrastruktur di IKN yang dinilai belum sepenuhnya memadai untuk menampung aktivitas lembaga legislatif dan yudikatif. Pemerintah, kata dia, sebaiknya memaksimalkan terlebih dahulu fasilitas eksekutif yang telah tersedia.
Meski demikian, pemerintah tetap optimistis proses pemindahan pusat pemerintahan akan berjalan sesuai rencana. Tahun 2028 ditargetkan menjadi tonggak awal beroperasinya IKN sebagai ibu kota politik Indonesia.***
