JAKARTA, SIGNALBERITA.COM — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah menaikkan penghasilan jaksa. Kebijakan tersebut di nilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan menjaga integritas aparatur.
Ketua LBH GP Ansor Dendy Zuhairil Finza mengatakan, peran jaksa dalam sistem peradilan pidana sangat sentral. Jaksa tidak hanya bertugas melakukan penuntutan, tetapi juga mengeksekusi putusan pengadilan, menangani perkara korupsi, serta melindungi kepentingan publik.
“Beban kerja, risiko jabatan, dan kompleksitas tugas jaksa perlu di imbangi dengan penghasilan yang layak agar integritas tetap terjaga dan potensi konflik kepentingan dapat di cegah,” kata Dendy dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 Februari 2026.
Menurut dia, peningkatan kesejahteraan akan memperkuat independensi jaksa dari berbagai tekanan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera, jaksa di harapkan dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa intervensi yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
LBH Ansor mendorong pemerintah bersama DPR merealisasikan kebijakan tersebut secara proporsional dan berkelanjutan. Namun, Dendy menekankan bahwa kenaikan penghasilan harus di barengi penguatan pengawasan kode etik dan reformasi birokrasi di lingkungan kejaksaan.
Ia menyebut, kebijakan remunerasi tidak boleh berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan akuntabilitas.
Dendy juga merujuk Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
LBH Ansor berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan integritas institusi hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.(Tim)
