KERINCI, SIGNALBERITA.COM — Pasca pelantikan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Kerinci beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Kerinci menetapkan insentif sebesar Rp500 ribu per bulan.
Kebijakan ini di ambil setelah pemerintah daerah menilai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum memungkinkan pemberian penghasilan setara upah minimum.
Bupati Kerinci Monadi mengatakan, sebanyak 2.733 tenaga honorer yang di angkat menjadi PPPK Paruh Waktu tidak menerima gaji sebagaimana PPPK penuh waktu atau aparatur sipil negara. Menurut dia, penghasilan yang di berikan bersifat insentif dan bersumber dari belanja barang dan jasa, bukan belanja pegawai.
“Yang diterima itu insentif, bukan gaji. Skemanya memang berbeda dengan PPPK penuh waktu,” kata Monadi kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).
Monadi mengakui pemerintah daerah sempat mengkaji kemungkinan pemberian insentif sebesar Rp1 juta per bulan. Namun, hasil perhitungan menunjukkan angka tersebut akan membebani keuangan daerah secara signifikan.
“Kalau Rp1 juta per bulan, totalnya bisa lebih dari Rp60 miliar setahun. APBD Kerinci belum sanggup menanggungnya,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah memilih skema yang di nilai paling realistis dengan menetapkan insentif Rp500 ribu per bulan. Monadi menyebut kebijakan tersebut diambil agar pengangkatan PPPK Paruh Waktu tetap berjalan tanpa mengganggu program pembangunan lainnya.
Ia menambahkan, kebijakan PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari regulasi nasional yang pelaksanaannya masih menunggu arah lanjutan dari pemerintah pusat.
“Kami jalankan aturan yang ada saat ini. Soal ke depan, apakah akan menjadi penuh waktu atau ada skema lain, itu tergantung kebijakan pusat,” kata Monadi.(Fra)
