MERANGIN, SIGNALBERITA.COM – Di tengah gencarnya pembangunan fasilitas pendidikan oleh pemerintah di kabupaten Merangin, namun kondisi memilukan justru di alami murid dan guru SD Negeri 102/VI Merkeh.
Sejak pertama kali berdiri, sekolah ini nyaris tak pernah tersentuh bantuan fasilitas dasar, khususnya ketersediaan air bersih.
Sekolah SD yang memiliki jumlah murid mencapai lebih dari 130 siswa, sekolah ini tak memiliki sumur, apalagi instalasi air layak pakai.
Memilukan Siswa Berjalan Jalan 2 KM
Akibat hal tersebut membuat para murid dan guru terpaksa berjalan kaki sejauh 2 kilometer menuju sungai hanya untuk mengambil air untuk kebutuhan WC. Bahkan, untuk buang air besar pun, siswa harus menempuh perjalanan ke sungai tersebut. Aktivitas ini berlangsung setiap hari, termasuk pada Rabu (19/11/2025).
Kepala SDN 102/VI Merkeh, Budi Yansen, mengungkapkan bahwa pihak sekolah sebenarnya telah berupaya memanfaatkan tampungan air hujan. Namun kapasitas itu jauh dari cukup.
“Kami terpaksa mengajak siswa mengambil air ke sungai karena di sekolah tidak ada sumur dan tidak ada sumber air layak. Dengan jumlah hampir 133 siswa, tampungan air hujan jelas tidak cukup,” ujar Budi.
Ia menambahkan, sekolah sebenarnya bisa menumpang kamar mandi masjid dan rumah warga di sekitar. Namun hal itu kerap menimbulkan keluhan karena intensitas penggunaan yang tinggi oleh para siswa.
“Kami sudah mengajukan permohonan ke pemerintah daerah sejak lama. Tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Dari sekolah ini dibangun sampai hari ini, sumur pun tidak ada—baik manual maupun sumur bor,” tegasnya.
Keluhan juga datang dari para siswa. Aleksi, salah satu murid, mengaku harus rela berjalan jauh setiap kali membutuhkan air.
“Kami terpaksa ambil air ke sungai karena sekolah tidak punya sumur. Mau buang air kecil atau besar pun harus ke sungai,” ujarnya.
Guru dan murid berharap pemerintah daerah serta Dinas Pendidikan Merangin tidak menutup mata terhadap kondisi ini. Mereka meminta pembangunan sumur segera di realisasikan demi keselamatan dan kenyamanan belajar.
“Anak-anak harus menyeberangi jalan lintas Sumatera, yang risikonya sangat besar. Kami mohon pemerintah segera turun tangan,” pinta Budi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah mengenai keluhan tersebut.(Tim)
