JAKARTA – Pemerintah memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) tidak akan mengalami perubahan meskipun pasar energi dunia masih dibayangi ketidakpastian akibat perkembangan geopolitik internasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan volatilitas harga minyak mentah dunia saat ini masih cukup tinggi sehingga pergerakan harga sulit diproyeksikan secara akurat dalam jangka pendek.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, Bahlil menjelaskan bahwa harga minyak global dapat berubah dengan cepat seiring perkembangan situasi politik dan keamanan di berbagai kawasan strategis dunia. Karena itu, pemerintah terus memantau kondisi pasar sebelum mengambil langkah kebijakan lanjutan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi dan LPG. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap gejolak harga energi.
Sementara itu, mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan menyesuaikan perkembangan harga minyak dunia. Dengan skema tersebut, perubahan harga dapat dilakukan mengikuti kondisi pasar internasional.
Di sisi lain, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi NasDem, Syarif Fasha, meminta pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi apabila tren pelemahan harga minyak dunia terus berlanjut. Menurutnya, penurunan harga minyak seharusnya dapat diteruskan kepada konsumen melalui penyesuaian harga energi yang lebih kompetitif.
Harga minyak dunia sendiri mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir setelah muncul kabar mengenai kesepakatan awal antara pemerintah Amerika Serikat dan Iran terkait normalisasi jalur pelayaran di Selat Hormuz. Sentimen tersebut mendorong penurunan harga minyak mentah Brent maupun West Texas Intermediate (WTI) di pasar internasional.
Kesepakatan yang tengah dipersiapkan kedua negara tersebut dinilai berpotensi mengurangi kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global, mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi minyak terpenting di dunia. Pemerintah Indonesia pun terus mencermati perkembangan tersebut sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kebijakan sektor energi nasional.
