JAKARTA-Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan harga dan ketersediaan pangan di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terkendali di seluruh wilayah Indonesia.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto, menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan gejolak ekonomi global mengganggu stabilitas pangan nasional. Menurutnya, berbagai indikator terus dipantau secara berkala agar potensi dampak terhadap sektor pangan dapat diantisipasi sejak dini.
Dalam kegiatan Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2026 di Jakarta, Senin, Andriko menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan kestabilan harga, baik bagi konsumen maupun produsen.
Ia menuturkan stabilisasi pangan tidak hanya menyangkut kecukupan stok di pasar, tetapi juga memastikan harga komoditas tetap berada pada level yang menguntungkan petani dan pelaku usaha tanpa membebani masyarakat.
Pemerintah, kata dia, terus mengawasi perkembangan harga sejumlah komoditas strategis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Pada hari yang sama, Kementerian Pertanian bersama pihak terkait membahas kondisi harga sawit guna memastikan petani memperoleh nilai jual yang layak.
Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan penyesuaian kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng apabila dinamika pasar menuntut adanya evaluasi. Kebijakan tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan dan akan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Menurut Andriko, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar pengendalian harga pangan berjalan lebih efektif. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, pemerintah berharap stabilitas pasokan dan harga pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi tantangan ekonomi global.
“Berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat terus kami pantau sebagai dasar dalam mengambil langkah kebijakan yang diperlukan,” ujarnya.(*)
