JAKARTA, SB – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan salinan fotokopi ijazah Presiden Joko Widodo kepada tim hukum Roy Rismon Tifa (RRT). Namun, tindakan KPU tersebut justru memicu polemik baru karena sejumlah bagian penting pada dokumen itu terlihat di samarkan.
Kuasa hukum RRT, Abdullah Alkatiri, menilai salinan ijazah yang di berikan KPU mengandung banyak kejanggalan.
“Ada cap, ada tanda tangan, tapi juga ada bagian yang di tutup dengan tinta hitam. Nomor ijazah, tanggal lahir, tanda tangan rektor — semua kabur di balik garis buram,” ungkap Alkatiri.
Alkatiri menyampaikan penilaiannya itu dalam siniar di kanal YouTube Refly Harun Official. Ia menjelaskan bahwa KPU mengundang tim hukum RRT untuk mengambil salinan dokumen tersebut secara langsung di kantor KPU.
“Kami di terima oleh petugas PPID KPU. Mereka menyerahkan salinan fotokopi ijazah, namun ada beberapa bagian yang di tutup, seperti tanggal lahir, nomor ijazah, dan tanda tangan rektor maupun dekan,” ujar Alkatiri, di kutip Ahad, 5 Oktober 2025.
Alkatiri juga menyoroti ukuran salinan ijazah yang tidak sesuai standar dan tidak adanya verifikasi langsung ke Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai penerbit asli ijazah tersebut.
“Kami heran, dokumen penting seperti ini tidak di verifikasi ke UGM. Mereka hanya percaya karena sudah dilegalisir,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa KPU daerah tidak memiliki sikap seragam terhadap permintaan serupa. KPU DKI Jakarta, misalnya, menolak memberikan salinan dengan alasan bertentangan dengan Pasal 17H Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Kami menduga KPU pusat ingin menguji reaksi publik terlebih dahulu,” ujarnya.
Beberapa Versi Ijazah Jokowi Beredar di Publik
Alkatiri juga menyoroti munculnya beberapa versi ijazah Jokowi yang beredar sejak 2019. Ia menilai dokumen yang di terima timnya dari KPU tampak serupa dengan versi yang pernah ditunjukkan oleh aktivis Dian Sandi dan mantan pejabat Polri Brigjen Johandani.
“Kalau di bandingkan, bentuknya mirip dengan yang di unggah oleh Dian Sandi. Tapi jika ada perbedaan antara versi KPU pusat, KPU daerah, atau dokumen Pilpres 2014 dan 2019, berarti ada kejanggalan yang harus di telusuri,” tegasnya.
Ia menambahkan, bila ditemukan perbedaan substansial antarversi dokumen, maka temuan tersebut bisa di kategorikan sebagai penggunaan dokumen palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP.
Tim Hukum RRT Tempuh Jalur Audiensi ke DPR dan Ombudsman
Menanggapi pihak yang mendesak aparat agar menangkap Roy Rismon Tifa karena diduga menyebarkan informasi palsu, Alkatiri menegaskan bahwa tudingan itu tidak memiliki dasar hukum.
“Advokat di lindungi undang-undang. Selama berbicara atas nama klien dan perkara yang sah, itu bukan tindak pidana,” tegasnya.
Tim hukum RRT, kata Alkatiri, telah menyiapkan langkah lanjutan dengan melakukan audiensi ke DPR RI dan Ombudsman untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran prosedur oleh KPU dan aparat kepolisian.
“Kami sudah di terima satu fraksi di DPR, dan mereka berjanji akan menindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat,” jelasnya.
Insiden Seminar di Malang dan Penegasan Prinsip Hukum
Dalam kesempatan lain, Alkatiri juga menyinggung pembatalan seminar di Malang yang menghadirkan Roy Suryo dan dr. Tifa. Ia menyebut panitia sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan agar acara tetap berjalan tanpa hambatan.
“Kami sampaikan bahwa kegiatan itu konstitusional dan dilindungi pasal 28E UUD 1945. Akhirnya kegiatan berlangsung lancar tanpa gangguan,” katanya.
Menutup perbincangan, Alkatiri menegaskan komitmen timnya untuk menegakkan prinsip transparansi dan supremasi hukum di Indonesia.
“Kami berharap lembaga-lembaga negara bertindak profesional dan transparan agar masyarakat merasa aman dan percaya terhadap penegakan hukum di bawah pemerintahan baru,” ujarnya.(tim)
