JAKARTA, Signalberita.com – Puncak Musim Kemarau, di prediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Indonesia terjadi pada Agustus 2026. Musim kemarau tahun ini di perkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang di bandingkan kondisi normal akibat pengaruh fenomena El Nino yang di prediksi bertahan hingga awal 2027.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengungkapkan bahwa puncak kemarau pada Juli 2026 di perkirakan terjadi di 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah daratan Indonesia. Jumlah tersebut meningkat signifikan pada Agustus menjadi 369 ZOM atau 48,84 persen luas daratan sebelum menurun menjadi 169 ZOM atau 25,41 persen pada September.
Sebaran Wilayah Puncak Kemarau
Faisal menjelaskan, wilayah yang di perkirakan mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian Maluku, serta beberapa wilayah Papua.
Memasuki Agustus 2026, puncak musim kemarau di prediksi meluas ke Sumatra bagian tengah, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga sebagian besar wilayah Papua.
Sementara itu, pada September 2026, sebanyak 169 ZOM di perkirakan memasuki puncak kemarau yang mencakup Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian wilayah Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, serta Papua Pegunungan bagian tengah.
El Nino Berpotensi Bertahan hingga 2027
BMKG mengingatkan bahwa musim kemarau tahun ini berpotensi lebih ekstrem di bandingkan rata-rata tahunan. Deputi Klimatologi BMKG, Ardhasena, menyebut fenomena El Nino di perkirakan masih bertahan hingga awal 2027.
Menurutnya, BMKG memprediksi peluang El Nino mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen. Dampaknya di perkirakan akan dirasakan di Indonesia selama periode musim kemarau hingga pertengahan Oktober 2026.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah, terutama daerah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap minimnya curah hujan.
Rekomendasi untuk Sektor Pangan dan Sumber Daya Air
Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan berbagai langkah antisipasi. Untuk sektor pertanian, petani di sarankan menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, membutuhkan lebih sedikit air, dan memiliki masa tanam lebih pendek.
Di sektor sumber daya air, pemerintah dan pengelola infrastruktur diminta melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau berlangsung.
Sementara itu, sektor energi di imbau memastikan kecukupan pasokan air bendungan guna mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Antisipasi Karhutla dan Penurunan Kualitas Udara
BMKG juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi penurunan kualitas udara yang dapat memicu meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama di wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BMKG bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat koordinasi pencegahan karhutla, termasuk melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC di lakukan secara situasional dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang berkembang dalam rentang waktu harian hingga 10 hari ke depan.
BMKG Minta Pemda Perkuat Strategi Adaptasi
Faisal berharap informasi terbaru mengenai prediksi iklim ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyusun langkah mitigasi serta strategi adaptasi menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino.
Menurutnya, kesiapan sejak dini sangat penting untuk meminimalkan dampak yang dapat di timbulkan, terutama pada sektor pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat selama periode kemarau 2026.(Tim)
